Ketua Umum TKN Kembali Menyatakan, Keputusan Pemerintah Naikkan Harga BBM Subsidi Sebagai Langkah Yang Realistis

prolinknews1996.blogspot.com/

https://youtube.com/channel/UCAjkOBwglC2QNaIa1L_Za1A

PROLINK🌏News

Terbaru - Lengkap - Menghibur

Ketua Umum TKN Kembali Menyatakan, Keputusan Pemerintah Naikkan Harga BBM Subsidi Sebagai Langkah Yang Realistis

prolinknews1996.blogspot.com - PROBOLINGGO, – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi jenis pertalite, pertamax, dan solar pada konferensi pers yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).

“Sebenarnya saya ingin BBM tetap terjangkau dengan subsidi APBN, tetapi subsidi dan kompensasi APBN telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus,” jelas Presiden Jokowi saat menggelar konperensi pers.

Terhitung sejak Sabtu (3/9/2022), tepat pukul 14.30 WIB, harga BBM bersubsidi jenis pertalite, pertamax dan solar naik. Hal itu dijabarkan langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Harga pertalite per liter dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000

Harga solar subsidi per liter Rp 5.150 menjadi Rp 6.800

Harga  pertamax per liter Rp 12.500 menjadi Rp 14.500

Kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi ditempuh untuk meringankan beban APBN terkait subsidi energi yang membengkak hingga Rp 502 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun jika tidak ada kenaikan harga BBM  pertalite dan solar.

Dalam mengantisipasi beban masyarakat akibat dampak kenaikan BBM bersubsidi ini, pemerintah berencana mengeluarkan beberapa program bantuan sosial. Salah satunya adalah program BLT BBM yang disalurkan melalui Kementerian Sosial.

Sementara itu, Ketua Umum Tapal Kuda Nusantara (TKN) Prasetyo Eko Karso menilai, kebijakan kenaikkan harga BBM bersubsidi merupakan kebijakan realistis yang harus diambil oleh Presiden Jokowi dalam meringankan beban APBN yang tiap tahun terasa semakin berat akibat alokasi anggaran subsidi BBM yang kian membengkak, Jum'at 14/10/2022.

“Pemerintah harus mengalokasikan dana untuk subsidi BBM sebesar Rp 502,4 triliun atau naik sekitar tiga kali lipat dari periode sebelumnya yang berjumlah Rp 152 triliun. Sementara selama ini subsidi BBM paling banyak dinikmati oleh masyarakat kelompok menengah ke atas. Sebenarnya subsidi itu tidak dicabut, tapi dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Jadi ini adalah sebuah pengalihan subsidi anggaran, karena jika subsidi BBM tetap dipertahankan tentunya akan membahayakan postur keuangan negara, dalam hal ini terkait dengan neraca pembayaran. TKN mendukung kebijakan pengalihan subsidi ini karena hal ini ditujukan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan,” jelas Eko.

TKN siap membantu pemerintah untuk mengawasi program penyaluran bantuan BLT-BBM tahap 2 kepada masyarakat yang membutuhkan terkait kebijakan pengalihan subsidi ini agar tepat sasarannya.

Eko menambahkan, pemerintah yang akan menyalurkan program bantuan sosial terkait dampak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, melalui program seperti BLT BBM, diharapkan berlangsung lancar dan tepat sasaran. Berangkat dari pengalaman TKN yang pernah berperan aktif dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, TKN meminta pemerintah untuk tetap melakukan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya, mengingat adanya potensi pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan dalam kondisi seperti ini.

“Tentunya dalam kondisi seperti ini, ada pihak-pihak yang akan memanfaatkan program penyaluran bantuan sosial demi keuntungan dirinya sendiri. TKN berharap pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat dalam pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial tersebut. TKN mendukung program pemerintah tersebut dan siap berperan aktif dalam melakukan pengawasan di lapangan,” sambung Eko, sapaan akrabnya.

Eko berkomentar bahwa kebijakan kenaikan BBM bersubsidi ini perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas lagi. Kondisi global saat ini menggambarkan situasi ekonomi dan politik yang kurang kondusif dibandingkan dua atau tiga tahun sebelumnya.

Banyak negara yang tengah menuju resesi ekonomi, inflasi tinggi karena dampak dari hantaman pandemi Covid-19 yang panjang, krisis energi dan pangan akibat berkurangnya produksi minyak dan pangan yang disebabkan oleh krisis iklim dan perang. Sementara dari sisi politik, terjadinya krisis politik dan peperangan di beberapa kawasan regional seperti Srilanka, Ukraina, Timur Tengah, dan Taiwan. Kondisi ini tentunya memberikan dampak yang signifikan bagi pengelolaan keuangan negara di hampir banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut Eko, faktor-faktor ini merupakan kondisi makro ekonomi yang melatar-belakangi pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan kenaikan harga BBM. Selain sisi mikro ekonomi yang terkait dengan beban susbidi anggaran dan menjaga postur neraca pembayaran nasional.

“Apalagi sebagian besar negara-negara di belahan bumi utara akan memasuki musim dingin sebentar lagi. Di musim dingin ini kegiatan produksi, khususnya di sektor pertambangan dan migas akan menghadapi kendala lebih besar. Sementara permintaan pasokan migas tetap stabil atau terkadang cenderung meningkat. Jadi ada ketidak seimbangan antara supply dan demand yang akan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia dalam satu atau dua bulan ke depan,” jelas Eko.

Mengacu pada faktor-faktor yang disebutkan tadi, menurut Eko, menjadi alasan kenapa TKN menilai kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebagai kebijakan yang realistis, meski tidak populis.

“Justru dalam kondisi inilah kita perlu meningkatkan lagi rasa solidaritas sesama kita. Melewati masa sulit bersama, berperan aktif membantu pemerintah menyelesaikan masalah yang tengah kita hadapi bersama,” sahut Eko.

TKN berharap agar masalah yang tengah dihadapi bersama ini dapat diselesaikan secara gotong-royong, tanpa harus saling menyalahkan. TKN yakin pemerintah telah melakukan sesuatu yang baik bagi masyarakat dan perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, TKN tidak hanya mendukung kebijakan pemerintah tersebut, tapi siap berperan aktif dalam mengawal program-program yang dijalankan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang saat ini dihadapi bersama. (AR)

Sumber:

DPP Tapal Kuda Nusantara

www.tapalkudanusantara.com