DPP BSI: Bila Tidak Ada Respon Positif Dari Kecamatan Galis, Kasus ini Akan Dilaporkan ke Polisi

prolinknews1996.blogspot.com/

https://www.youtube.com/@prolinknews1996

https://www.facebook.com/ProlinkNews

PROLINK🌏News

Terbaru-Lengkap-Menghibur

DPP BSI: Bila Tidak Ada Respon Positif Dari Kecamatan Galis, Kasus ini Akan Dilaporkan ke Polisi

prolinknews1996.blogspot.com | Bangkalan, - DPP Barisan Srikandi Indonesia (BSI) menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah di Dusun Trebung Timur, Desa Pekadan, Kec Galis, Kab Bangkalan.

Perlu diketahui, sebelumnya terkait peristiwa ini sudah diberitakan di beberapa media, pada hari Jum'at, 11 November 2022.

Dalam pemberitaan sebelumnya menerangkan, bahwa DPP BSI mengawal kasus dugaan penyalahgunaan wewenang pejabat Pemerintah Daerah dalam menyalurkan dana PKH bantuan dari Pemerintah Pusat di Desa Pekadan.

Peristiwa ini bukan hanya ada di pemberitaan media online, akan tetapi juga beredar di akun tiktok @ning_dea77 yang memperlihatkan dua warga Desa Pekadan, Kec Galis, Kab Bangkalan menunjukkan Kartu ATM PKH kosong.

Oleh sebab itu, hari ini Rabu pagi, (16 November 2022) melalui pesan WhatsApp, wartawan melakukan konfirmasi kepada Camat Galis Bapak Mahsus, guna mendapat tanggapan terkait peristiwa tersebut.

Dengan tujuan, mendapat tanggapan dari bapak Camat Galis, terkait keluhan warganya yang merasa dilecehkan dan atau dibohongi oleh Perangkat Desa Pekadan dengan memberi kartu ATM PKH tidak ada isinya (kosong).

Dalam pesan singkatnya, kepada wartawan Camat Galis Bapak Mahsus menyampaikan bahwa, dirinya masih baru 3 minggu menjabat Camat Galis.

"Sy camat baru menjabat 3 minggu di galis mas... 🙏🙏," ucap Mahsus.

Lebih lanjut Camat Galis juga mengatakan, Insaalloh siap, akan menindaklanjuti terkait adanya beberapa warga Desa Pekadan yang mendapat Kartu ATM PKH kosong dari perangkat Dusun.

Secara terpisah, Ketua DPP BSI Dea Melanie SH menyampaikan ucapan terimakasih kepada Camat Galis Bapak Mahsus yang baru menjabat 3 minggu ini.

Bunda Dea berharap, ada tindakan tegas dari Camat Galis terhadap oknum perangkat Desa Pekadan yang dinilai tidak memberikan contoh yang baik dan tidak amanah.

"Ia juga menilai, tindakan perangkat Desa Pekadan mencerminkan citra buruk bagi warganya tidak mampu yang membutuhkan bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah," cetusnya.

Ia pun berharap, warga Desa Pekadan yang tidak mampu mendapat perhatian serius dari pihak Kecamatan Galis.

"Apabila tidak ada respon positif dari Kecamatan Galis, dalam waktu dekat, melalui Penasehat Hukum dari DPP BSI, kami akan mendampingi para warga Desa Pekadan yang terdolimi melapor ke pihak Kepolisian Polres Bangkalan, guna mendapatkan keadilan dan haknya," tegasnya. (AR)