3 Periode Kades Ujung Baji Tutup Mata, Masyarakat Dan Pemuda Desa Ujung Baji Bersuara, Puluhan Tahun Jalanan Tak Kunjung Diperbaiki

-
( prolinknews1996.blogspot.com )
3 Periode Kades Ujung Baji Tutup Mata, Masyarakat Dan Pemuda Desa Ujung Baji  Bersuara, Puluhan Tahun Jalanan Tak Kunjung Diperbaiki


TAKALAR | Masyarakat Desa Ujung Baji, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan Kini terjebak dalam kesulitan akibat jalan yang tak kunjung di perbaiki. Sudah Puluhan Tahun Jalan utama yang menghubungkan Desa ke Kota yang menjadi urat nadi aktivitas masyarakat Desa Ujung Baji dibiarkan begitu saja oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten.

Warga Desa Ujung Baji Yang melintas jalan Tersebut harus berhati hati agar tidak terjatuh diatas jalan berlumpur dan belubang. Ketua Umum Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda yaitu Oshi Ekayama salah satu warga Desa Ujung Baji, menyatakan keprihatian nya terhadap kondisi jalan yang semakin buruk di tiap tahunnya, Oshi Ekayama mengungkapkan kekhawatirannya terkait keselamatan Warga Desa Ujung Baji yang terpaksa menggunakan jalan tersebut dikarenakan satu satunya jalan yang menghubungkan antara Desa Ujung Baji ke Desa Desa lainnya hingga keKota Kabupaten Takalar.

Ditambah lagi Jarak dari Desa Ujung Baji ke SMP dan SMA puluhan Kilo sehingga saangat berdampak buruk bagi generasi generasi penerus bangsa.
Selama 3 (tiga) periode kepemimpinan Kepala Desa Ujung Baji Kami tidak merasakan kesejahteran yang baik, dari sepanjang jalan Desa Ujung Baji yang penuh dengan jalanan berlubang dan berlumpur tidak ada penerangan disepanjang jalan tersebut sehingga warga desa ujung baji yang menggunakan jalan tersebut dimalam hari harus berhati-hati.

Pemerintah Desa yang seharusnya Bertanggung Jawab besar Bagi kesejahteraan warganya, Oshi Ekayama Mengungkapkan “walaupun tidak ada laporan masyrakat kepala desa seharusnya lebih mengetahui masalah infrastruktur Umum tersebut akan tetapi Kepala Desa Ujung Baji yang menjabat selama 3 (tiga) periode ini tidak memperhatikan kesajehtaraan warganya karena membiarkan begitu saja jalanan yang tidak layak lagi, Kepala Desa yang seaharusnya menjadi Orang pertama melaporkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar”. Dan kami Harap kepada Bapak Bupati Kab. Takalar yang terpilih untuk segera turun kelapangan dan mengecek langsung jalanan yang ada di desa ujung baji dan memprioritaskan perbaikan jalanan yang ada didesa Ujung Baji.

Ketua Umum SPMP Oshi Ekayama Mempertegas Bahwa kami tidak berharap Lagi kepada Kepala Desa Ujung Baji terkait perbaikan Jalan tersebut, dan dalam Waktu dekat ini kami akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut perbaikan jalan dipemerintah Kabupaten Takalar(tutupnya) bersama salah satu wartawan yang dihubungi dalam komunikasi lewat Apalikasi Whatshap.Dirman Dg.Mile(melaporkan).
(ar)







LINK TERHUBUNG :
WhatsApp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VafY0vN3GJOwtzSVc835

Facebook Halaman: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063759836986&mibextid=ZbWKwL

TikTok: tiktok.com/@prolinknewspromo_1996

YouTube Channel: https://www.youtube.com/@prolinknews1996

Facebook Group: https://www.facebook.com/share/g/1F4sr9y2BS/
Lokasi: Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pegawai Disdukcapil Diduga Merangkap Buka Praktik Calo dan Pungli di Medan

-
Gambar
( prolinknews1996.blogspot.com ) Pegawai Disdukcapil Diduga Merangkap Buka Praktik Calo dan Pungli di Medan MEDAN | MHD Rafly, wakil ketua l Kamtibmas indonesia , Sebut Pegawai Disdukcapil merangkap buka Praktik Calo dan Pungli Di kantor Disdukcapil, Kecamatan Medan Denai  Dan Kelurahan Tegal Sari Mandala lll di Kota Medan Sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam pengurus administrasi Kependudukan di masyarakat yang berada di wilayah kota Medan terkhusus Kecamatan  Medan Denai dan kelurahan Tegal Sari Mandala lll yang ada di kota Medan, bobroknya pelayanan dan pembodohan publik dan merugikan  masarakat, dalam pengurusan Adminduk jangan lagi di persulit, Karena Pemerintah Indonesia sudah menjamin pembuatan dokumen Kependudukan tidak di pungut biaya sama sekali. Hal itu merupakan amanat dari UU Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Sangat di sayangkan  adanya temuan chat salah satu pegawai pemerintahan Penguru...
Baca selengkapnya

Ratusan Wanita Disekap, Dibius, dan Dipanen Sel Telurnya, Terjadi di Aksi "Peternakan Manusia" !?¿

-
Gambar
( prolinknews1996.blogspot.com ) Ratusan Wanita Disekap, Dibius, dan Dipanen Sel Telurnya, Terjadi di Aksi "Peternakan Manusia" !?¿ JAKARTA |Praktik perdagangan manusia yang telah memakan korban ratusan wanita di Georgia, Eropa Timur, berhasil dibongkar baru-baru ini. Praktik ini terungkap setelah tiga wanita asal Thailand berhasil melarikan diri dari “peternakan manusia” tersebut, dimana mereka ditawan, disuntik hormon secara paksa, dan diambil sel telurnya untuk dijual di pasar gelap. Dilansir Bangkok Post, ketiga wanita tersebut melarikan diri pada 30 Januari 2025, dan diselamatkan oleh Yayasan Pavena yang menangani kasus terkait wanita dan anak-anak. Yayasan tersebut kemudian bekerja sama dengan Interpol dan pihak berwenang Thailand untuk membongkar praktik tersebut Dibujuk Upah Tinggi  Menurut keterangan mereka, para korban diiming-imingi tawaran pekerjaan ‘ibu pengganti’ melalui platform Facebook, dengan upah 400.000 hingga 600.000 baht atau sekira Rp192 hingga 288 juta...
Baca selengkapnya

Instansi Pemerintah Dilarang Rekrut Honorer Baru Per 1 Januari 2025, Berikut Aturannya

-
Gambar
prolinknews1996.blogspot.com  Instansi Pemerintah Dilarang Rekrut Honorer Baru Per 1 Januari 2025, Berikut Aturannya JAKARTA | Pemerintah harus menyelesaikan permasalahan penataan tenaga honorer paling lambat bulan Desember tahun 2024, dan tidak boleh lagi ada penambahan tenaga honorer baru di tahun 2024. Jauh sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pada 31 Oktober 2023, telah resmi mengesahkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023 Sesuai dengan amanat UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) telah resmi membatalkan penghapusan bagi para tenaga honorer atau non ASN pada November 2023. Kendati demikian para instansi pemerintah, baik itu instansi pusat maupun daerah tidak boleh merekrut honorer baru. Kebijakan ini tercantum dalam Bab XII Pasal 65 (1) UU ASN Nomor 20 Tahun 2024 yang bunyinya: “Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk men...
Baca selengkapnya