Ono Surono: Legislatif Harus Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Ono Surono: Legislatif Harus Perjuangkan Aspirasi Rakyat

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono menghadiri kegiatan reses III masa sidang tahun 2022 Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari di GOR Darmaga Golden Futsal, Desa Mekarbakti Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Rabu (6/7).

Menurut Ono, sesuai dengan hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan baru-baru ini salah satunya adalah memastikan permasalahan rakyat diperjuangkan dan difasilitasi oleh anggota legislatif dari partai berlambang banteng moncong putih ini.

“Pasca covid-19 ini secara ekonomi dampak covid-19 tentu masih terasa, sehingga masyarakat perlu didorong agar keperluan dasarnya tercukupi dan ini juga dikaitkan dengan program pemerintah pusat, provinsi hingga ke kota/kabupaten. Saya kira reses yang dilaksanakan oleh 20 anggota DPRD Jabar dari PDI Perjuangan sangat baik untuk menjaring aspirasi masyarakat,” kata Ono.

Dalam kesempatan tersebut Ono mengungkapkan soal ketahanan pangan yang menjadi instruksi khusus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II baru-baru ini.

Ibu Megawati, kata Ono, mendorong kader untuk menanam makanan pendamping beras. Nasi memang menjadi makanan pokok utama masyarakat Indonesia yang mengandung karbohidrat.

“Terinspirasi Buku Mustika Rasa Resep Makanan Indonesia Warisan Sukarno, PDI Perjuangan sebagai partai pelopor menginisiasi masyarakat untuk mengolah bahan pangan pokok pengganti beras sebagai alternatif pangan dengan mengadakan lomba memasak. Kemudian kami juga mengajak masyarakat untuk makan ikan melalui gelaran Festival Bakar Ikan Nusantara yang digelar pada peringatan Bulan Bung Karno Juni lalu,” kata anggota Komisi IV DPR RI ini. (AR)

Ketua Umum YLBH-IM Sampaikan Bela Sungkawa Kepada Menpan RB,Ada Sejumlah Masukan Kepada Presiden Jokowi #panrb #gmni #ylbhim

Ketua Umum YLBH-IM Sampaikan Bela Sungkawa Kepada Menpan RB,Ada Sejumlah Masukan Kepada Presiden Jokowi

Jepara-Jateng,

Para Pendekar Hukum yang tergabung di YLBH IM (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Menggugat) dibawah nakhoda Ahmad Goenawan didampingi Yoga Bahtiar Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Jepara turut  berduka cita yang dalam serta berbela sungkawa  kepada Menpan RI Tjahjo Kumolo,semoga almarhum diampuni segala dosanya serta ditempatkan di sisiNYA.

Bertempat di Kantor YLBH IM Jepara, menyampaikan belasungkawa dan berdukacita atas wafatnya Menpan RI Tjahjo Kumolo pada Hari Jumat 1/7/2022 belum lama ini.

“Beliau (Alm Tjahjo Kumolo), adalah sosok nasionalis dan tokoh senior dari PDIP,” ujar Ahmad Gunawan 5/7/2022 warga asli kelahiran Jepara yang moncer bersama YLBH-IM yang biasa memberikan solusi hukum.

Menurut Ketua umum YLBH-IM,Sepeninggal beliau Tjahjo Kumolo, Presiden RI Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) ad interim.

Saat ditanyai oleh wartawan awak media online,Ahmad Gunawan memang menyodorkan beberapa calon pengganti Tjahjo Kumolo Jadi Menpan RB,ada dari sejumlah pensiunan para Jenderal TNI-POLRI dan dari politikus senior PDIP.

“YLBH IM mengusulkan kepada Presiden Jokowi, karena untuk memilih dan menunjuk pembantu atau menterinya, itu hak prerogatif Presiden,” ujar mantan anggota DPRD Kabupaten Jepara dari Fraksi PDIP.

Diapun menambahkan beberapa nama yang disodorkan oleh YLBH IM antara lain: Jenderal TNI. (Purn.) Agum Gumelar Ketua Umum Pepabri,Prof. Dr. Arief Hidayat mantan Ketua MK, Ahmad Basarah Wakil Ketua MPR RI fraksi PDIP, Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP, Nusyirwan Sujono Pengurus DPP PDIP mantan Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP dan Budi Gunawan Kepala BIN.

“Mereka itu adalah tokoh-tokoh yang kita pandang sangat berjiwa nasionalis dan layak masuk bursa pengganti Tjahjo Kumolo,” tegas Ahmad Goenawan.

Kemudian lain lagi dengan pendapatnya Yoga Bactiar yang Ketua DPC GMNI Kabupaten Jepara, bahwa saya saat Konferda terpilih sebagai sekretaris DPD GMNI provinsi Jawa Tengah.

“Perkiraan, pertengahan bulan juli akan melaksanakan Konfercab DPC GMNI Kabupaten Jepara,”kata Yoga Bactiar.

Menurutnya sebagai salah satu aktivis GMNI Jepara, Yoga Bactiar memberikan pertimbangan nama-nama, yang layak menduduki Menpan RB, yaitu: Dr. Arief Hidayat mantan Ketua MK, Ahmad Basarah Wakil Ketua MPR RI fraksi PDIP, Abidin Fikri Anggota DPR-RI dari Fraksi PDI-P pernah menjadi Ketua Litbang Presidium GMNI (1996-1999), Endro Suswantoro Yahman Anggota DPR-RI dan Presidium Pusat GMNI (1986-2001), Nusyirwan Sujono Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP dan Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP.

Masih konfirmasi bersama ketua YLBH IM lagi, yang punya organ organisasi lagi yaitu Perlahi(Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia) bakal melaksanakan agenda audiensi bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Jawa tengah saat ini punya 4 PLTU, diantaranya Jepara, Batang, Cilacap dan Rembang, adalah sebagai objek vital nasional,serta menghasilkan limbah baik Fly Ash dan Bottom Ash,”sebut Ahmad Goenawan.

Sambung Dia lagi,“Kita akan diskusikan tentang Limbah FABA yang dulunya masuk kategori limbah B3, namun pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada peraturan tersebut, FABA masuk dalam kategori limbah non-B3,"Katanya lagi.

“Hal ini perlu YLBH- IM bertanya kepada Gubernur Jateng, karena menyangkut tentang pentingnya menjaga ekosistem lingkungan hidup di Jateng yang menjadi wewenang Gubernur Jateng,” tutup Ahmad Gunawan dengan harapan Pemkab Jepara tidak terburu-buru dalam pengesahan Perda RTRW kabupaten Jepara.(AR)

Presiden Jokowi Tinjau Jalan Lingkar Nias dan Jembatan Idano Sibolou di Nias Barat

Presiden Jokowi Tinjau Jalan Lingkar Nias dan Jembatan Idano Sibolou di Nias Barat

Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi Sumatra Utara dengan meninjau infrastruktur Jalan Nasional Lingkar Nias dan Jembatan Idano Sibolou di Kabupaten Nias Barat, pada Rabu, 6 Juli, 2022. 

Dalam penjelasannya, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatra Utara, Brawijaya, mengatakan bahwa pihaknya akan menangani jalan sepanjang 24 kilometer pada tahun 2023. Jalan tersebut merupakan bagian dari Jalan Lingkar Nias yang menghubungkan kota dan kabupaten di Pulau Nias.

"Selain itu, kita juga akan melakukan penanganan dari Kota Gunungsitoli menuju ke Nias Barat, Lahomi menuju ke Sirombu. Ini adalah jalan provinsi sebetulnya, pemutihan," jelasnya.

Sementara itu, Jembatan Idano Sibolou yang memiliki panjang 50 meter telah selesai dibangun pada 2021 lalu. Jembatan tersebut dibangun dengan anggaran Rp13,74 miliar.

Pembangunan infrastruktur konektivitas di Pulau Nias sendiri selain bertujuan untuk membuka keterisolasian wilayah barat dan utara Nias, juga untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Untuk diketahui, sejumlah kabupaten di Pulau Nias ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 dan juga tergolong daerah dengan kemiskinan ekstrem. 

Untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah kemudian menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pembangunan infrastruktur ini merupakan salah satu upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendukung hal tersebut.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu.

Nias Barat, 6 Juli 2022

Sumber :

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

(AR)

Dukcapil Gerak Cepat Terbitkan Akta Kematian Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia

Rabu, 6 Juli 2022

Dukcapil Gerak Cepat Terbitkan Akta Kematian Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia

Jakarta- Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri gerak cepat, setelah Dirjen Dukcapil melakukan pertemuan dengan Sekjen Kemenag Prof. Nizar, Dirjen PHU Prof Hilman, Staf Khusus Kemendagri Dr Apep Fajar dan Para Pejabat eslon II Kemenag, serta para tim teknis Kemenag dan Kemendagri pada hari Minggu, 03 Juli 2022 di Kantor Daker Mekkah Kemenag dan dilanjutkan kujungan ke RS. Indonesia di Makkah, untuk memfasilitasi secara cepat penerbitan Dokumen Kependudukan (Akta Kematian) jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji.

Pada tahap pertama diterbitkan 2 (dua) akta kematian atas nama Suhati dan Suharno yang meninggal di Mekkah melalui Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan dan Jakarta Utara.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Prof. Zudan yang juga sedang  menerima informasi medical mission (Surat Keterangan Kematian) jamaah oleh Republik of Indonesia Embassy di Makkah dan juga menerima permintaan untuk menerbitkan Dokumen Akta Kematian. 

Kemudian pada hari Senin 4 Juli 2022 Kasudin Dukcapil Kota Jakarta Utara Edward Idris telah menyerahkan  Dokumen Kependudukan secara langsung kepada ahli warisnya Rendy Andika Yudhaswara di kediaman, selanjutnya Selasa 5 Juli 2022 Kasudin Dukcapil Kota Jakarta Selatan Muhammad Nurrahman juga telah selesai memproses penerbitan dan menyerahkan langsung Dokumen Kependudukan kepada keluarga almarhum di kantor Kelurahan Ragunan.

Dokumen Kependudukan yang diserahkan yaitu Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK) dan KTP-el bagi suami atau istri yang ditinggalkan untuk diubah statusnya menjadi cerai mati layanan ini kita sebut layanan 3 in 1. Hal ini bisa dilakukan karena semua layanan Dukcapil sudah terintegrasi dan terkoneksi secara online. Semua dokumen kependudukan ditandatangani secara digital, dokumennya bisa dicetak dengan kertas putih dari manapun, file dokumen dalam bentuk PDF bisa dikirim langsung lewat surat elektronik atau melalui Whatsapp.

Menurut Prof. Zudan, penerbitan dokumen kependudukan ini dilakukan secara cepat, mudah dan gratis. Keluarga korban tidak perlu mengurus sendiri, karena sudah diuruskan oleh jajaran Dukcapil Daerah sesuai dengan alamat KTP-el atau KK korban. "Kami ingin memberikan pelayanan terbaik, maka Ditjen Dukcapil Pusat dan Dinas Dukcapil daerah berkoordinasi segera untuk menerbitkan dokumen kependudukan," ungkap Zudan.

Sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yaitu meminta Dinas Dukcapil daerah memanfaatkan perkembangan teknologi infomasi yang semakin mudah bagi masyarakat, salah satunya pelayanan terintegrasi. Kita jangan sampai ketinggalan dari perkembangan revolusi teknologi informasi yang terus bergerak ini, untuk kepentingan kebaikan, terutama untuk pelayanan publik.

Sumber :

Puspen Kemendagri

Menteri ATR Hadi Tjahjanto Buka Pendaftaran Tanah Berkualitas untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Selasa, 5 Juli 2022

Pendaftaran Tanah yang Berkualitas untuk Mendukung Kemudahan Berusaha

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk terus melakukan percepatan legalisasi aset melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini demi mewujudkan seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terpetakan dan terdaftar dalam waktu dekat. Di samping kuantitas, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto mengatakan, pendaftaran tanah harus dibarengi dengan kualitas agar mencapai tujuan dari program tersebut. Salah satu tujuannya, yakni mendukung kemudahan berusaha. Dengan pendaftaran tanah yang berkualitas, maka setiap jengkal bidang tanah akan sesuai, baik data fisik dan data yuridisnya. 

"Sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum terkait dengan kepastian letak, luas, dan batas atas kepemilikan tanah," ujar Hadi Tjahjanto pada Rapat Kerja Teknis _Monitoring_ dan Evaluasi Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen PHPT) yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Senin (04/07/2022).

Di samping itu, Hadi Tjahjanto menuturkan jika tanah telah terdaftar akan meminimalisasi sengketa dan konflik pertanahan, membangun tata ruang yang lebih baik karena tata ruang akan berbasis bidang tanah, dan akan menaikkan indeks kemudahan berusaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Dengan mendaftarkan seluruh bidang tanah yang dimulai dari desa demi desa, kita akan mendorong perubahan dari sistem publikasi negatif ke arah positif, tentu dengan penuh kehati-hatian dalam proses pendaftaran," sebut Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam mendaftarkan dan menyertipikasi tanah masyarakat, Kementerian ATR/BPN selalu mencapai target setiap tahunnya. Oleh sebab itu, Menteri ATR/Kepala BPN memberikan apresiasi atas kerja keras yang dilakukan oleh jajaran Kementerian ATR/BPN. Ia mengimbau untuk mempertahankan prestasi yang ada diiringi dengan peningkatan integritas. "Saya optimis Bapak/Ibu sekalian dapat segera menyelesaikan sisa target pendaftaran tanah dengan memperbaiki strategi metode kerja, penambahan personel, dan meningkatkan kolaborasi antar empat pilar yang terdiri dari kementerian, unsur pemda, aparat penegak hukum, dan badan peradilan," ucapnya.

"Apabila dari empat pilar tersebut, salah satunya masuk angin maka di situlah tempat mafia tanah masuk. Oleh karena itu, saya tekankan sekali lagi betapa pentingnya empat pilar tersebut bersinergi untuk mengentaskan masalah dan memberantas mafia tanah. Bapak Presiden meminta saya untuk menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan termasuk memberantas mafia tanah agar tidak ada lagi kekhawatiran di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan integritas dari kita semua," tambah Hadi Tjahjanto.

Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan bahwa tuntutan masyarakat terhadap standar layanan publik saat ini juga semakin meningkat seiring dengan semakin dinamisnya gaya hidup dan pola interaksi manusia. Masyarakat saat ini menginginkan bahwa mereka mampu mengakses layanan publik dengan mudah dan cepat tanpa kendala ruang dan waktu melalui sebuah sistem digital yang aman, andal, transparan, dan akuntabel. "Oleh sebab itu, saya mendorong agar jajaran Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen dalam memperbaiki sistem layanan pertanahan. Tujuannya, agar semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pertanahan," tutur Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan yang sama, Suyus Windayana selaku Dirjen PHPT melaporkan bahwa pada tahun 2021, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan sekitar 80 juta bidang tanah untuk didaftarkan dan disertipikasi dari target 126 juta bidang tanah. Kegiatan pendaftaran tanah memang menjadi tugas pemerintah, di mana sejak tahun 1960 sudah dilakukan dengan baik melalui berbagai program. Namun, pendaftaran tanah dinilai perlu dipercepat dan apabila ditargetkan akan menyelesaikan pada tahun 2024, artinya ada _double_ target.

"Pada kegiatan ini kita akan menyamakan persepsi untuk target baru, hadir dari 33 provinsi, bagaimana melakukan _double_ target, meningkatkan kerja sama antara pemda hingga pemerintah desa, di mana di Jawa Timur ada program Trijuang. Jadi koordinasi harus dilakukan supaya bagaimana terjalin kerja sama dengan bupati, wali kota, dan gubernur," ucap Suyus Windayana.

Berdasarkan negara yang sudah pengalaman dalam menyelesaikan pendaftaran tanah, setelah seluruh tanahnya didaftarkan, layanan pertanahan meningkat dengan pesat, misalnya pada layanan peralihan dan hak tanggungan meningkat. Artinya, beberapa sistem pengelolaan pertanahan harus diperbaiki. "Kita canangkan ke depan, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi, layanan elektronik untuk mengantisipasi lonjakan pendaftaran tanah," pungkas Dirjen PHPT. (LS/RZ/RS/AR)

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

Sumber :

Biro Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional 

Kunjungi Pasar Peterongan, Presiden Bagikan Bansos dan Tinjau Harga Kebutuhan Pokok

Kunjungi Pasar Peterongan, Presiden Bagikan Bansos dan Tinjau Harga Kebutuhan Pokok

Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi Pasar Peterongan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada hari Selasa, 5 Juli 2022. Tiba sekira pukul 12.30 WIB, kehadiran Presiden dan Ibu Iriana disambut antusias oleh masyarakat yang berada pasar tersebut. 

Di sana, Presiden dan Ibu Iriana memberikan sejumlah bantuan dan berinteraksi dengan beberapa masyarakat penerima manfaat serta pedagang. Salah satu pedagang yang juga kaum disabilitas bernama Joko menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan dan berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan usahanya di bidang makanan.

"Sekarang ini saya sedang usaha buat risol mayo, salad buah, kacang telor, dan juga brambang goreng. Harapannya dengan bantuan ini usaha saya bisa makin berkembang dan maju dan saya ingin menunjukkan bahwa kaum disabilitas bisa maju," ujar Joko.

Presiden Jokowi juga bertemu dengan sejumlah masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden berpesan agar bantuan senilai Rp1,2 juta yang diberikan dapat digunakan untuk tambahan modal kerja.

“Tidak boleh dibelikan handphone, jangan dibelikan handphone apalagi pulsa. Ini dipakai untuk tambahan modal kerja, kalau yang Rp300 ribu boleh dipakai untuk beli minyak goreng, sembako, silakan,” ucap Presiden.

Selain memberikan bantuan, Presiden dan Ibu Iriana turut meninjau harga dan ketersediaan sejumlah bahan pangan pokok, seperti cabai merah, minyak goreng, hingga beras. Amini, seorang penjual sembako yang dihampiri Presiden mengatakan bahwa harga kebutuhan pokok sudah kembali normal.

“Sudah satu minggu, ini beras Rp10 ribu (per kilogram), yang mahal cabai Rp80 ribu (per kilogram), cabai rawit merah,” jelasnya.

Presiden pun mengatakan kepada Amini bahwa kondisi harga kebutuhan pokok saat ini sudah membaik. “Sudah bagus, sudah baik, semoga harganya turun lagi, ini sudah stabil,” ucapnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan istri, serta Kepala Pasar Peterongan Supana.

Semarang, 5 Juli 2022

Sumber:

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Menteri Agama RI Cek Langsung Pelayanan Haji di Arafah

Menteri Agama RI Cek Langsung Pelayanan Haji di Arafah 

Berikut kutipannya,

Hari ini kita sama-sama mengecek Arafah. Alhamdulillah, Arafah siap sambut jemaah. Secara umum, layanan jauh lebih baik di banding sebelumnya. 

Kamis depan jemaah mulai datang ke sini. Sekarang saya sengaja cek untuk memastikan langsung kesiapan layanan di fase puncak haji 1443 H. 

Kita cek peningkatan kualitas layanan yang dijanjikan Syarikat atau Muassasah. Tadi kita lihat tenda sudah dilengkapi dengan kasur.  Sehingga diharapkan jemaah bisa istirahat dan mendapat posisi lebih nyaman dibanding sebelumnya 

Kasur yang ditata rapih diharapkan bisa menjadi tempat jemaah, untuk beristirahat, sekaligus juga beribadah dan berzikir selama di Arafah. Semoga ini menambah khidmat dan kekhusyukan mereka dalam beribadah. 

Saya berharap, toilet portabel juga bisa ditambah untuk jemaah perempuan. Sebab, jumlah jemaahnya lebih banyak dan butuh waktu lebih lama di toilet. 

Kami berusaha memberikan layanan terbaik kepada jemaah agar mereka bisa menjalani rangkaian ibadah puncak haji ini secara nyaman, khidmat, dan khusyuk 

Untuk itu, kami minta seluruh jajaran petugas haji untuk kerahkan segala daya dan upaya untuk memberikan layanan terbaik bagi dluyufurrahman dan berharap bisa mengantarkan mereka meraih haji mabrur. Aamiin (Sumber:fbmenteriagama)