prolinknews1996.blogspot.com |Ning Tiwi Siapkan Persyaratan Running Calon Wakil Walikota Probolinggo Dengan Mendaftar dan Urus SKCK
SURABAYA | Calon Wakil Walikota Probolinggo, Hj Sri Setyo Pertiwi, SH., S.Kom., SIP., telah resmi mengambil Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya pada Selasa, 20 Agustus 2024.
SKCK ini menjadi salah satu persyaratan penting dalam proses pendaftaran pencalonannya untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Probolinggo yang akan digelar pada 27-29 Agustus 2024 mendatang.
Pada saat pengurusan SKCK tersebut, Ning Tiwi panggilan akrabnya, didampingi oleh salah satu pengawal pribadinya.
“Alhamdulillah, saya sudah mengurus SKCK di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Semua berkas sementara dilengkapi sebagai syarat pencalonan Wakil Walikota Probolinggo. Kita berdoa agar perjalanan kami bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan,” ujar Ning Tiwi.
Ning Tiwi juga menambahkan bahwa pengurusan SKCK ini merupakan salah satu bukti keseriusan saya dalam maju sebagai calon Wakil Walikota Probolinggo.
“Setelah berkas SKCK ini tuntas, kami akan segera melengkapi berkas lainnya sebelum pendaftaran dibuka oleh KPU Kota Probolinggo,” jelasnya.
Menariknya, dalam proses pengurusan SKCK, Ning Tiwi mengikuti antrian bersama warga lainnya, menunjukkan komitmennya dalam menjalani proses yang sama dengan masyarakat umum.
“Kita juga ikut antri bersama warga saat mengurus SKCK di Polres,” tegas Ning Tiwi.
Senada dengan Ning Tiwi, Fajar sebagai tim 9 mengatakan, Salah satu Calon Kepala Daerah (Cakada) Kota Probolinggo Hj.Sri Setyo Pertiwi atau yang lebih akrab di sapa dengan Ning Tiwi dipastikan akan Running dalam kontestasi politik pada Pilkada 27 November mendatang.
Calon yang di usung oleh PDI Perjuangan mulai mengurus salah satu persyaratan yakni Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
"Iya benar, bahwa siang tadi beliau Hj.Sri Setyo Pertiwi sudah mengurus SKCK sebagai salah satu syarat mendaftar ke KPUD Kota Probolinggo sebagai Calon Kepala Daerah, beliau membuat SKCK di Polres Tanjung Perak Surabaya siang tadi," kata Fajar Ilyas Jubir Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan Kota Probolinggo, Selasa (20/08/2024).
Fajar menjelaskan bahwa hal tersebut menunjukan keseriusan beliau untuk maju sebagai Calon Kepala Daerah (Cakada) Kota Probolinggo pada 27 November 2024 mendatang. Saat ditanya terkait dengan koalisi yg akan diusung, PDI Perjuangan Kota Probolinggo sudah melakukan komunikasi politik lintas partai.
"Kalau soal koalisi dengan siapa calon pasangannya pada saatnya nanti akan kita sampaikan dan kita umumkan kepada publik", tutupnya.(ar)
prolinknews1996.blogspot.com |Zainal Arifin Paliwang Raih Doktor, Rektor Unhas : Banyak Pejabat Ikut Pendidikan, Tapi Belum Mampu Selesaikan
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang Raih Doktor "Cum Laude" di Unhas
Zainal Arifin Paliwang Raih Doktor "Cum Laude", Rektor Unhas : Banyak Pejabat Ikut Pendidikan, Tapi Belum Mampu Selesaikan
MAKASSAR | Brigjen. Pol. (Purn.) Drs. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, yang saat ini menjabat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), berhasil meraih gelar doktor dengan predikat cum laude, setelah dengan lantang mampu mempertahankan disertasinya berjudul "Model Collaborative Policy Innovation dalam Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesisir Wilayah Perbatasan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara" pada ujian promosi di hadapan dewan penguji, di Aula Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM), Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jl Perintis Kemerdekaan, Senin (19/08/2024).
Ujian promosi ini dipimpin langsung Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc yang juga bertindak selaku promotor, didampingi Prof. Dr. Muh Akmal Ibrahim, M.Si selaku kopromotor, Prof. Dr. Moch. Thahir Haning, MSi selaku kopromotor, Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST, MSi selaku penguji internal, Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA selaku penguji internal, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, PhD selaku penguji internal, dan Prof. Dr.Ing. Ir. Daud Nawir, ST, MT, IPM AseanEng.
Ikut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolda Kaltara Irjen. Pol. Hary Sudwijanto, SIK., MSi, Sekretaris Provinsi Kaltara Dr. H. Suriansyah, MAP, Kajati NTT, Walikota Tarakan, para alumni SMANSA 82 Makassar, para alumni SMP Poso, para staf ahli, keluarga dan beberapa undangan lainnya.
Pada pemaparan disertasinya, Zainal Arifin Paliwang yang didampingi istri tercinta, Hj Rahmiah, SH menyampaikan, Kabupaten Nunukan menghadapi banyak polemik terutama terkait peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta pengembangan sumber daya lautnya.
Selama ini, masyarakat pesisir sering dipandang sebagai masyarakat tertinggal secara ekonomi, padahal secara normatif, masyarakat pesisir seharusnya merupakan masyarakat sejahtera karena potensi sumber daya alamnya yang besar.
"Permasalahan nelayan dan masyarakat pesisir merupakan permasalahan kompleks, sehingga usaha pemberdayaannya membutuhkan perhatian serius dan kajian yang mendalam oleh berbagai pihak," ungkap pria kelahiran Makassar 6 Desember 1962 ini.
Menurut mantan Wakapolda Kalimantan Utara ini, potensi ekonomi melalui kewirausahaan di wilayah pesisir Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sangat besar, karena volume perdagangan cukup besar.
"Maka, potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal. Dinamika ini menjadi landasan awal bagi pemerintah daerah mengoptimalkan inovasi kebijakan," tegas Zainal yang juga menjabat Ketua Umum IKA SMANSA 82.
Terkait invasi kebijakan pengembangan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan potensi laut Kabupaten Nunukan, sangat dibutuhkan kolaborasi dengan asumsi, (1) belum adanya komitmen dasar yang diinisialisasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan dan merumuskan kebijakan inovatif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
Kemudian, (2) faktor penyebab timbulnya inovasi kebijakan serta Upaya untuk menyebarkan inovasi ke dalam kebijakan, masih didasari pada motivasi kelompok secara parsial.
Dan, (3) kapasitas para aktor untuk melakukan aksi bersama masih sangat terbatas. Hal itu didasari bahwa di Kabupaten Nunukan belum terdapat pengaturan prosedur dan institusi bersama untuk menjadi wadah dalam menghadirkan tindakan bersama dalam menciptakan inovasi kebijakan.
Berdasarkan hal ini, ungkap Zainal Arifin Paliwang, sangat pentingnya untuk melihat determinan dan penyebaran dalam inovasi kebijakan serta urgensi melibatkan konsep dinamika tata kelola kolaboratif dalam inovasi kebijakan pemerintah daerah serta berfokus pada persoalan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pengelolaan potensi kelautan di wilayah perbatasan di daerah, maka penelitian ini berorientasikan pada "policy innovation dalam pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat kawasan pesisir wilayah perbatasan di Kalimantara Utara".
Alumni Akabri Magelang tahun 1986 ini menyatakan, tujuan penelitiannya untuk menganalisis dan menentukan strategi membangun komitmen, motivasi, kapasitas bersama stakeholder dalam inovasi kebijakan yang kolaboratif. Kemudian menganalisis dan menentukan faktor penyebab terlaksananya inovasi kebijakan yang kolaboratif, serta menentukan model inovasi kebijakan kolaboratif tersebut.
Adapun hasil yang diperoleh untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat kawasan pesisir wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara yakni,(1) Komitmen bersama stakeholder dalam inovasi kebijakan kolaboratif, dimana kebijakan ini mengarah pada pembentukan kebijakan berdasarkan pada kegiatan yang dilakukan masyarakat yang ada di wilayah pesisir, dengan membentuk sebuah kebijakan berkaitan dengan wilayah Kabupaten Nunukan sebagai daerah penghasil rumput laut terbesar.
Selanjutnya, (2) Motivasi dan komitmen bersama stakeholder dalam inovasi kebijakan kolaboratif, dimana salah satunya untuk melakukan kebijakan yang inovatif secara bersama karena pemerintah ingin mewujudkan pengembangan dan produksi dari komoditi utama Kabubaten Nunukan yaitu pengembangan rumput.
Lalu, (3) Kapasitas stakeholder untuk melakukan tindakan bersama dalam inovasi kebijakan kolaboratif, dimana dalam meningkatkan kapasitas aktor sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan akuntabilitas kerja maka dilakukan penyusunan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah.
Serta, (4) Determinan terlaksananya inovasi kebijakan yang kolaboratif memperlihatkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadi inovasi kebijakan karena Kabupaten Nunukan yang merupakan wilayah kepulauan dan perbatasan.
Juga, (5) Komunikasi multi aktor dalam inovasi kebijakan yang kolaboratif, dimana komunikasi mencakup berbagai strategi, baik formal maupun informal antara pemerintah dan stakeholder, dan antara pemerintah dan masyarakat yang menjadi kunci kolaboratif.
Dan (6) Model inovasi kebijakan kolaboratif ini telah berhasil diwujudkan oleh para stakeholder dalam berbagai aktifitas seperti forum musyawarah berjenjang, musyawarah perencanaan pembangunan kewilayahan, dan forum corporate sosial responsibility.
Di tempat yang sama, Rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc mengungkapkan rasa bangganya kepada Zanal Arifin Paliwang. "Ini merupakan contoh keberhasilan seseorang dalam menempuh pendidikan, karena banyak pejabat yang ikut pendidikan, namun belum mampu untuk menyelesaikannya. Pak Zainal, selain selaku pejabat pemerintahan, juga tetap memiliki keinginan untuk menempuh pendidikan dan menyelesaikannya. Dan diharapkan untuk terus mampu membuktikan dan menempatkan diri sebagai seorang doktor," ungkapnya.
"Ilmu yang telah diperoleh ini, dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan secara nyata untuk mengembangkan Provinsi Kalimantan Utara ke depan. Selain itu, tetaplah menjaga nama almamater," imbuh Rektor Unhas. (ar)
