Political Disobedience Dipadukan Rekayasa Hukum Mahkamah Konstitusi Sangat Disayangkan
Jakarta, prolinknews1996.blogspot.com -
1). PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan Rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. “Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan Konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi"
2). Seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 Pilkada dan 2 Pilpres. Itu wujud rasa sayang kami. Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dll beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami”
3). PDI Perjuangan percaya bahwa Indonesia ini negeri dimana rakyatnya bertaqwa kepada Tuhan. “Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan”
4). Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu, dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu.(*)
Sungguhkah Pemilu Di Indonesia Hasilnya Sudah Bisa Diketahui Sebelum Pemilihan Suara Dilakukan ?
Seperti geguyonan orang Jawa, orang Bule pun punya sanepo yang tak kalah tajam menyayat hati kita. Orang Bule itu bilang : negara mana saja yang memiliki sistem Pemilu yang efektif dan efisien, katanya seraya menyebut Somalia hanya butuh 20 sampai 30 hari untuk dapat mengetahui hasilnya.
Di Amerika hanya dalam waktu beberapa jam saja hasil Pemilunya sudah dapat diketahui. Di Indonesia, justru sebelum pemulihan dilakukan, hasilnya sudah bisa diketahui sebelumnya.
Sanepo orang Bule terkesan lucu sekaligus ironis, karena dia seakan menyindir cara Pemilu di Indonesia yang penuh rekayasa. Sebab hasil Pemilu di Indonesia mungkin bisa diketahui juga hasilnya tanpa dikakukan pencoblosan. Lalu adakah geguyon ini yang menjadi pertimbangan agar sejumlah kandidat -- tak cuma untuk Pilpres misalnya -- mau mengaca diri ?
Hingga sungguh kita bisa mengenali wajah kita yang sejati. Atau, memang kita sendiri sudah memahami aslinya wajah itu yang memang berada dibalik topeng ?
Agaknya, ini pula bagian dari ketakutan sebagian orang untuk menghadapi Pemilu Presiden, legislatif maupun sejumlah kepala daerah yang sudah digantikan oleh pejabat yang baru tanpa melalui proses pemilihan seperti ketika yang bersangkutan dulu menempuh prosedur untuk menduduki jabatannya itu.
Proses penentuan sejumlah pejabat pengganti Gubernur, Walikota maupun Bupati yang cukup banyak jumlahnya itu, seperti luput dari perhatian publik, utamanya dalam konteks Pemilu yang harus dilakukan pemilihan secara jujur, adil, demokratis dan beretika. Jadi mungkinkah dengan cara itu tidak akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain, sehingga asas keadilan tidak bisa diharap akan terwujud dalam Pemilu yang dibanggakan sebagai bentuk pests demokrasi yang sesungguhnya ?
Sejumlah pertanyaan yang mengganjal serupa itu akan membuat kericuhan dan kegaduhan yang sangat potensial menimbulkan kerusuhan. Setidaknya, dapat segera dibayangkan ketika satu pihak memaksakan kehendak agar dapat memenangkan pertarungan dalam Pemilu 2024 yang sangat terasa terus meningkat suhunya, maka tidak mustahil letupan akan terjadi dalam frekuensi yang sulit diukur hingga meluas.
Oleh karena itu, wanti-wanti sejak awal supaya masing-masing pihak bisa menahan diri untuk tidak bertindak secara berlebihan, sebab masing-masing kelompok selalu saja ada elemen yang gampang tersulut dan mempunyai hasrat melakukan serangan balasan. Meski sebetulnya reaksi semula itu sendiri tidak sama sekali dimaksudkan serangan. Kondisi yang rentan menjelang maupun setelah Pemilu 2024 menghasilkan suatu kepastian, patut diwaspadai oleh segenap aparat keamanan dan penegak hukum, supaya hal-hal yang tidak fiinginkan terjadi dapat diantisipasi sejak dini.
Kerentanan dari kondisi pra dan paska Pemilu 2024 yang rawan ini dapat dipantau dalam riak gelombang yang terjadi setiap hari, sehingga situasi yang terbentuk jadi semakin mencemaskan. Toh, indikasi dari apa yang terjadi pada tingkat bawah di berbagai daerah dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk terus dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai kemungkinan yang dipantik oleh mereka yang menginginkan timbulnya suasana kacau. Sebab bagaimanapun, tetap diantaranya yang berharap dapat memancing di air keruh. Atau sekedar ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan.(*)
Forum Negarawan Harus Dapat Menjaga Pelaksanaan Pemilu Indonesia 2024 Yang Beretika dan Bermoral Mulia
Masalah dengan Joko Widodo dengan segala kebijakannya sebagai Presiden Indonesia sudah selesai. Demikian ungkap Joyo Yudhantoro aktivis pergerakan yang aktif mengikuti tidak dan gelombang -- bahkan badai politik -- di Indonesia. Setidaknya, priyayi asli Solo yang dewasa dan beranjak dewasa di Purworejo ini, sejak beberapa tahun silam telah menetap di Jakarta. Alasannya untuk lebih merasakan denyut politik dan proses regenerasi lewat partai politik.
Harapannya untuk mencetak kader politik yang tangguh -- dalam pengertian ideologis -- kandas sudah. Karenanya, dia tak lagi menaruh kepercayaan maupun harapan terhadap partai. Adapun pernyataan ini merupakan bagian dari dialog santai pada 26 Oktober 2023 di Sekretariat Forum Negarawan. (Baca Jacob Ereste : Posisi Strategis Forum Negarawan Dapat menjadi penjaga dan pengawas Moral Dalam Pemilu 2024)
Fenomena harga beras naik, dan nilai jual partai justru merosot menjadi renungan dirinya untuk lebih menyadari sekaligus mengaca diri, bahwa semua harapan dan cita-cita itu harus diperjuangkan tanpa keluh kesan dan tak lagi perlu menaruh pengharapan pada siapapun. Wadah dari pengharapan itu sekarang hanya ada pada Forum Negarawan yang dikoordinir oleh Wali Spiritual Indonesia, Sri Eko Sriyanto Galgendu yang menghimpun sejumlah guru besar, begawan, serta sejumlah Jendral lengkap dari semua angkatan yang telah purna tugas dalam pengabdian kepada nusa dan bangsa. Bahkan ada diantaranya yang masif aktif di kesatuannya. Dari pihak lain, selaku tokoh spiritual Indonesia yang memiliki jaringan luas dengan tokoh spiritual dunia, Sri Eko Sriyanto Galgendu mumpu mentautkan beragam elemen tersebut sampai ke akar rumput. Inilah menurut Joyo Yudhantoro petensi besar yang dimiliki oleh Forum Negarawan sebagai penjalin kekuatan moral yang mengacu ke lsngit dan intelektual yang mengkar di bumi.
Karena itu, Joyo Yudhabtoro mentarankan agar segenap dosa atas perbuatan Joko Widodo telah purna sudah, meskipun tidak lantas berarti berhenti pula sikap kritis dari kegigihan Forum Negarawan untuk memperjelas dan memperteguh sikap serta pendirian untuk melakukan antisipasi terhadap segala akibat dari dampak buruknya kehiduosn berbangsa dan bernegara kita. Artinya, tugas dan fungsi utama dari Forum Negaran dimana dia juga dapat bernaung, tidak lantas purna pula apa-apa yang semestinya harus dilakukan. Sebab potensi terjadinya chaos antara kubu yang satu dengan kubu yang lain dalam tahapan Pemilu 2024 -- yang mrmang didesain terkotak-kotak -- sungguh sangat rentan menimbulkan kerusuhan serta sangat sulit untuk dikendalikan.
Ungkapan yang lebih bersifat otokritik tergadap Forum Negarawan ini pantas agaknya pantas dan patut dikemukakan. Sebab masalah baru yang akan mendera bangsa dan negara Indonesia sekarang ini, seakan sedang berada diujung tanduk. Oleh sebab itu, semacam blue print dari tiga pasang kandidat calon presiden serta wakil Presiden dapatlah segera melakukan pembenahan yang mendasar pada kerusakan yang paling mendasar yang melantak lnegeri ini dalam takaran berbangsa dan bernegara yang normal dan waras.
Akibat dari ketidak-warasan inilsh konsekuensinya diperlukan kerja ekstra, lantaran potensi terjadinya kericuhan hingga kerusuhan sangat terbuka lebar akan terjadi. Sebab dari penekanan pertama kepada Presiden Indonesia terpilih dari Pemilu 2024, adalah adalah sesegera mungkin melakukan Dekrit kembali kepada UUD 1945 yang asli. Sehingga pada tahapan berikutnya segera menanamkan jiwa dan ruh Pancasila kepada segenap aparatur negara untuk menjadi acuan prnilaian terhadap setiap aparat untuk mendapat penghargaan atau kenaikan pangkat serta jabatan kepada mereka yang mampu mengamalkan Pancasila dalam kata, perbuatan serta sikap nyata dakam melakukan pelayanan bagi rakyat. Doktrin untuk setiap abdi negara ini harus ditumbuh suburkan pada semua instansi serta tingkatan di semua jajaran aparatur negara dan pemerintah. Sehingga orientasi pada kekuasaan dapat terkikis habis agar tidak terulang mencederai rakyat.
Karena itu usai pementasan dua babak kekuasaan Presiden Joko Widodo di Indonesia, harus dipahami bukan selesai pula tugas dan fungsi Forum Negarawan untuk negeri ini. Karena fenomena dari akibat terusannya harus diantisipasi dengan serius, bila tidak ingin negeri ini terjerembab dalam lembah yang hina dina, tidak berdaulat secara politik, tidak mandiri dalam ekonomi dan tidak juga berkepribadian dalam budaya sebagai manusia yang selayaknya terhormat dan mulia di muka bumi.
Kegalauan dan kegelisahan Joyo Yudhantoro tentang rentan terjadinya perseteruan dalam proses Pemilu 2024 di Indonesia, karena dia sudah tidak lagi memiliki harapan apapun terhadap partai politik untuk dapat mengendalikan diri, kecuali mengumbar hasrat untuk saling menggagahi antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan selogan tentang pesta demokrasi tidak pernah seindah siapapun yang mampu membayangkannya dalam suasana kegembiraan, kebersamaan dan keguyuban yang harmoni dan menyenangkan untuk semua pihak. Sebab yang terjadi adalah ketegangan yang berbaur dengan kecurigaan serta hasrat untuk melancarkan siasat deni dan untuk kemenangan belaka. Sehingga sangat mustahil dapat diharap tampilnya sikap kesatria yang berlandaskan pada kejujuran, sikap adil dan ugahari.
Oleh karena itu, suasana kampanye yang penuh ejekan bahkan umpatan -- merupakan gejala awal yang nyata -- pada akhirnya akan saling menyerang, bahkan mungkin membinasakan. Ketegangan-ketegangan yang semakin menajam di berbagai tempat dan daerah, patut dicermati dan diwaspadai agar tidak terlanjur membesar, dan menyulut chaos yang tidak lagi mampu untuk dikendalikan.
Dalam sejarah kelam Pemilu sebelumnya tahun 2017 -- betapa sulut dilupakan dera trauma atas kematian petugas TPS yang terjadi secara beruntun tanpa penyidikan dan penyelidikan yang jelas, agar penyebab utama serta motif dari dramatika yang kelam itu patut diungkap. Karena itu Forum Negarawan harus dapat menjaga Pelaksanaan Pemilu Indonesia 2024 yang beretika dan bermoral. Inilah tugas dan fungsi Forum Negarawan yang mulia. Karena itulah tugas dan fungsinya Forum Negarawan yang tidak dilakukan oleh instansi atau lembaga mana pun di negeri ini, tanda Joyo Yudhantoro.
Tragika serupa inilah yang mendorong usulan Joyo Yudhantoro kepada Forum Negarawan membentuk Sekretariat Bersama yang bertugas dan berfungsi utama melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian untuk direkomendasikan kepada tugas yang berwenang untuk bertindak atau memberi sanksi yang dianggap pantas dan patut kepada pihak manapun yang melakukan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Bila perlu, menurut Joyo Yudhantoro, bisa saja tidak memakai istilah sekretariat bersama, karena dapat berdiri langsung dalam Forum Negarawan yang didaftarkan secara formal untuk memiliki legalitas hukum sebagai lembaga atau organisasi independen yang tegak lurus memapah langit. Lantaran kehadiran Forum Negarawan untuk negara dan bangsa Indonesia. Karenanya, tidak berlebih bila Forum Negarawan Harus Ikut Berperan Menjaga Pelaksanaan Pemilu Indonesia tahun 2024 yang beretika dan bermoral mulia sebagai manusia yang berperadaban.(*)
Catatan Sejarah Pada Batu Nisan Dari Diri Kita Sendiri
Seperti akrobatik dari kata-kata Menko Perekonomian untuk membobokkan rakyat, yang melemah itu bukan nilai tukar rupiah, tapi nilai dolar yang menguat. Itu kan sama sebangun dengan takaran Pilpres 2024, jika tidak menang tiadalah mengapa, asalkan tidak kalah. Begitulah ketika rakyat tidak lagi mampu membeli beras, bukan karena duitnya habis digunakan untuk membeli Partai Politik yang lagi diobral murah, justru menjelang Pemilu 2024, partai politik bisa dipesan secara online dan bayar di rumah.
Logika yang jungkir balik ini, diperlukan juga supaya tidak sampai memusingkan, dan boleh dianggap seperti sedang mengisi teka teki silang. Sebab di dalam teka teki yang bersilangan itu, bisa juga menjadi semacam usaha menguji akal sehat meski sebetulnya pun tidak waras. Karena pada jaman yang serba kacau sekarang ini, akan semakin menjadi salah karena ditanggapi dengan serius. Padahal, orang sekaliber Gus Dur pun, semasa hidupnya telah mengingat, yang ruet ribet itu emangnya gua pikirin ?
Jadi memang kita pun harus percaya kepada hal-hal yang mustahil maupun kepada hil-hil yang mustahal. Seperti dalam benak ketiga kandidat Capres dan Cawapres, toh semua ingin menang supaya tidak mengalami kekalahan dalam pertarungan pemilihan. Padahal kemenangan itu hanya ada pada pasangan yang tidak perlu merasakan kekalahan. Meski dalam realitasnya memang kalah, mengapa kekalahan itu sendiri tidak dinikmati saja sebagai kemenangan ?
Lantas, kalau semua pasangan harus menang, siapa mesti kalah, walaupun tidak harus mengalah. Jadi, membahas soal yang pelik, tidak lantas berarti akan segera menemukan kemudahan-kemudahan. Boleh jadi soal yang sudah kusut itu akan semakin kusut dan menambah keruetan. Pendek kata, masalah yang pendek bisa dipanjang-panjangkan. Begitu juga sebaliknya. Sebab logika dari lebih cepat itu lebih baik, tak selalu relevan dengan semua jaman. Sekarang, katanya lebih cepat itu lebih enak. Lantas, mana yang benar, karena yang lama itu konon ceritanya lebih nikmat.
Ibarat buah kelapa, yang tua itu lebih banyak santannya. Bukankah belum pernah diteliti, sesungguhnya yang banyak dikonsumsi itu kelapa tua atau kelapa muda. Jika tidak, mana ada istilah yang tua doyan daun muda. Setidaknya yang lebih populer itu pasti janda muda. Minimal Sepenjang tentang sejarah belum ada cerita fiksi yang menulis tentang janda tua.
Maka semakin relevan membicarakan hal-hal yang berat dengan pikiran yang ringan. Tak usah diambil hati atau baper istilah kawula milenial hari ini. Lantaran hari esok akan lebih banyak rumusan untuk meringankan pikiran, agar rekening listrik yang membengkak naik tagihannya bisa sejenak dilupakan. Meski kelak pasti ada dalam sejarah. Soalnya, apakah perihal itu sungguh penting, atau sungguh busuk. Itulah yang terpatri di batu nisan kita kelak untuk setiap saat dibaca dan diziarahi oleh banyak orang, dan mungkin dengan beragam do'a atau sumpah serapah meski secara tak langsung di atas makam yang menyembunyikan keaiban diri kita. Kecuali itu, sejarah sendiri dapat ditafsirkan secara bebas oleh siapa saja yang membaca dan mengkaji makna di balik catatan yang tertulis di batu nisan kita kelak.
Sesungguhnya saya sendiri tidak terlalu yakin dengan tulisan yang dikirim sahabat lama yang kini bermukim di Kawasan Sekolah Gajah, Lampung Timur itu. Alasan saya sendiri mungkin saja bisa dianggap tidak masuk akal, karena memang saya mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi jenis tulisan dari sahabat lama ini. Bahkan maksud serta tujuan dari narasi yang dia paparkan pun, tak mampu saya cerna dengan baik. Maka itu, sekedar untuk berbagi beban kebingungan atau mungkin justru sebaliknya -- dapat meringankan keruetan pikiran karena terus dipaksa untuk ikut menganalisis peserta dan penggembira Pilpres 2024 yang semakin menegang -- tatap saja terselip do'a semoga saja bisa sedikit mengendor.
Dalam istilah yang paling sederhana, siapa tahu secercah cahaya yang membersit, bisa juga ikut menerangi jagat terlihat semakin gelap. Atau, mungkin pula sehabis gelap terbitlah terang. Dan atas dasar rasa kebingungan seperti itulah, kiraman naskah dari sahabat lama ini tidak bisa saya klasifikasikan jenis kelaminnya. Sebab untuk disebut puisi, rasanya belum cukup umur. Jika pun hendak dikatakan sejenis artikel, agaknya syarat ilmiahnya tidak memenuhi takaran akademik. Sehingga saya cuma mampu menduga, agaknya inilah yang dimaksud buah simalakama, yang pernah kita telan begitu saja, tanpa perlu melihat dan memahami pohon dan ranting yang membesarkan putik buah simalakama itu.(*)
Posisi Strategis Forum Negarawan Dapat Menjadi Penjaga & Pengawas Moral Dalam Pemilu 2024
prolinknews1996.blogspot.com - Masalah utama bagi bangsa dan negara Indonesia hari ini adalah menghadapi Pemilu 2024 yang harus jujur dan adil serta netral, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah. Oleh karena itu, posisi Forum Negarawan yang paling strategis perlu mengukuhkan sikapnya sebagai pihak yang kompeten untuk mengemban fungsi serta tugasnya yang mulia untuk berdiri tegak lurus mengawal proses pelaksanaan pesta demokrasi rakyat untuk mendapatkan pemimpin negeri ini yang amanah, sesuai dengan aspirasi dan cita-cita proklamasi.
Demikian ungkap Joyo Yudhantoro Suliantoro, eksponen dari Forum Negarawan yang aktif melakukan kajian, pengamatan serta pendidikan untuk penyadaran masyarakat, saat bercengkrama di Sekretariat Forum Negarawan, Jl. Ir. H. Juanda No. 4A, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Oktober 2023. Ia melihat tugas pokok Forum Negarawan adalah menjaga kondusivitas serta suasana yang aman dan nyaman bagi rakyat untuk mengikuti tahapan Pemilu 2024 secara baik dan benar, sehingga dapat menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden terbaik yang akan melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara lebih baik, adil dan sejahtera sesuai dengan tujuan proklamasi bangsa Indonesia seperti terurai dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.
Bila perlu, menurut Yudho Suliantoro, Forum Negarawan bisa membentuk semacam Sekretariat Bersama (Sekber) yang berfungsi dan bertugas pokok melakukan pengawasan, pemantauan serta penilaian terhadap pelaksanaan Pemilu tanpa cawe-cawe dan ikut campur tangan pemerintah harus dihentikan. Karena pemerintah harus bersikap netral. Dan Forum Negarawan bisa berpihak pada Sapta Gatra seperti yang pernah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui pertemuan pada 11 Maret 2023 silam.
Pesan kenegarawanan yang disampaikan langsung oleh Koordinator Presidium Forum Negarawan, Sri Eko Sriyanto Galgendu itu adalah desakan untuk melaksanakan dan mengamalkan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang asli dengan sungguh-sungguh, tanpa khianat dan bertanggung jawab.
Kecuali itu, Presiden harus mencegah politik devide et Impera sesama anak bangsa. Lalu segera mencarikan jalan keluar masalah ekonomi nasional yang semakin parah, serta tidak menambah beban hutang dengan mengedepankan pembangunan yang strategis, substantif, tepat guna dan tepat sasaran.
Namun yang tidak kalah penting dari Sapta Gatra itu adalah memperkuat benteng pengamanan sosial di berbagai bidang. Untuk kemudian menegakkan supremasi hukum, memperkuat tradisi adat istiadat dan menjaga kearifan lokal serta pikiran budaya yang dapat menciptakan situasi bersatu yang harmonis. Hingga akhirnya dapat memperkuat pertahanan keamanan dengan memperkuat benteng ideologi politik, ekonomi, sosial, hukum serta budaya bangsa.
Forum Negarawan, menurut Joyo Yudhantoro mampu mengambil posisi strategis yang selama ini tidak dilakukan oleh pihak manapun, sehingga upaya untuk mencegah gejala perpecahan bangsa menjelang Pemilu 2023 dapat dicegah dan tidak sampai menimbulkan berjatuhan korban maupun kerugian dalam bentuk lain yang sulit diperkirakan besar dan bahayanya yang bisa menjadi ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia.
Bagian dari tugas utama Forum Negarawan mengkritisi dan menjaga kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan rakyat, menurut Joyo Yudhantoro sudah selesai seiring dengan tunainya ambisi Joko Widodo menghantar putra mahkota maju menjadi Calon Wakil Presiden untuk Pemilu 2023 dengan berbagai cara dan intrik hingga mampu mengatur Mahkamah Konstitusi untuk memuluskan sang putra mahkota ikut menjadi petarung dalam Pemilu 2024.
Indikasi kecurangan dalam Pemilu 2024, bisa ditandai dari mengobok-obok sejumlah partai politik dan mengarahkan MK untuk memberi karpet merah kepada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang jelas-jelas melanggar hukum itu. Atas dasar inilah, peran besar Joko Widodo dapat dipahami telah paripurna, sehingga tugas dan fungsi pokok Forum Negarawan tinggal menjaga pelaksanaan Pemilu harus dapat dilakukan dengan jujur, adil, tanpa cawe-cawe pihak manapun. Sebab jika sampai terjadi, maka kegaduhan dapat menimbulkan kerusuhan, mengingat masing-masing pihak menginginkan kemenangan -- yang sangat rentan -- akan ditempuh dengan segala cara haram yang dihalalkan, tandas Joyo Yudhantoro dengan sangat meyakinkan.
Bila perlu imbuh dia, Forum Negarawan didaftarkan secara resmi kepala Komidi Pemilihan Umum sebagai lembaga atau badan pengawas sekaligus penjaga agar pelaksanaan Pemilu atau Pilpres 2024 dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Yaitu untuk memilih pemimpin yang jujur dan amanah sesuai dengan cita-cita Proklamasi bangsa Indonesia yang termuat jelas di dalam Pembukaan UUD 1945 serta Pancasila. Karena mengharap kepada peran partai politik untuk melakukan peran dalam upaya menjaga mengawasi pelaksanaan Pemilu ini, tidak mungkin bisa diharapkan. Sebab masing-masing partai politik akan ikut bermain dan mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. (*)
