Benahi Organisasi, Kasad Pimpin Alih Kodal Satuan, Kenaikan Pangkat Pati dan Sertijab Pejabat TNI AD

prolinknews1996.blogspot.com/

https://youtube.com/channel/UCAjkOBwglC2QNaIa1L_Za1A

PROLINK🌏News

Terbaru - Lengkap - Menghibur

Benahi Organisasi, Kasad Pimpin Alih Kodal Satuan, Kenaikan Pangkat Pati dan Sertijab Pejabat TNI AD

prolinknews.blogspot.com

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman memimpin tiga kegiatan sekaligus, yaitu Alih Kodal Pusat Kesenjataan jajaran Kodiklatad menjadi Balakpus TNI AD, Laporan Korps Kenaikan Pangkat Perwira Tinggi (Pati) TNI AD, serta Sertijab Direktur Keuangan Angkatan Darat (Dirkuad). Rangkaian kegiatan tersebut digelar di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution Lantai III, Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2022).

Alih Kodal (Pengalihan Komando Pengendalian) Pusat Kesenjataan jajaran Kodiklatad menjadi Balakpus (Badan Pelaksana Pusat) TNI AD merupakan salah satu upaya pembenahan organisasi yang cukup signifikan di TNI AD dengan mengedepankan semangat reformasi birokrasi guna menciptakan institusi TNI AD yang semakin efektif, efisien dan profesional. Di mana sebelumnya Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif), Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav), Pusat Kesenjataan Artileri Medan (Pussenarmed) dan Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara (Pussenarhanud) berada di bawah komando dan kendali Kodiklatad yang dipimpin oleh Dankodiklatad. Dengan beralihnya Kodal Pusat Kesenjataan tersebut menjadi Balakpus, secara otomatis komando dan kendalinya dipegang langsung oleh Kasad.

Demikian pula dengan Kodal 12 Pusat Pendidikan (Pusdik) yang semula di bawah komando dan kendali Kodiklatad, pengelolaan Kodalnya menjadi di bawah Balakpusnya masing-masing yang dipimpin oleh Kabalakpus. Ke-12 Pusdik tersebut yaitu Pusdikintel, Pusdikjas, Pusdikzi, Pusdikhub, Pusdikpal, Pusdikbekang, Pusdikkes, Pusdikajen, Pusdiktop, Pusdikku, Pusdikkum, dan Pusdikpom.

Pengalihan Kodal tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Kasad Nomor 26 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tugas Markas Besar TNI AD sebagai bagian dari upaya penataan organisasi TNI AD menjadi organisasi yang lebih adaptif, efektif dan efisien untuk menghasilkan satuan-satuan yang lebih andal dan profesional. Kasad juga menghendaki alih kodal yang dilaksanakan ini dapat dipahami sebagai sebuah upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI AD secara umum.

“Pengalihan Kodal ini diharapkan akan membuat satuan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau perubahan lingkungan geo-politik dan geo-strategis, dapat menjalankan program sesuai dengan anggaran yang dialokasikan, serta bermuara pada terciptanya birokrasi yang lebih sederhana, transparan dan akuntabel,” ujar Kasad.

Usai upacara Alih Kodal Pusat Kesenjataan dan Pusat Pendidikan di jajaran TNI AD, acara dilanjutkan dengan laporan korps kenaikan pangkat 30 orang Pati TNI AD. Jika Alih Kodal merupakan wujud penataan organisasinya, laporan korps kenaikan pangkat ini merupakan wujud penghargaan TNI AD atas pengabdian dan dedikasi prajuritnya.

Di antara 30 Pati TNI AD yang naik pangkat tersebut, dua orang Pati dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi menjadi bintang tiga, yaitu Letjen TNI Teguh Muji Angkasa, S.E., M.M. dan Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso. Enam orang Pati naik menjadi bintang dua, yaitu Mayjen TNI Dr. Ronny, S.A.P., M.M., Mayjen TNI Echsan Sutadji, S.Sos., M.M., Mayjen TNI Sudarji, Mayjen TNI Hendrikus Joko Rianto, Mayjen TNI Dr. Haris Sarjana, S.I.P., M.M., M.Tr.(Han)., CGCAE., dan Mayjen TNI Harfendi, S.I.P., M.Sc.

Sementara 22 Pati lainnya yang resmi menyandang pangkat bintang satu, yaitu Brigjen TNI Ardi Kartono, S.I.P., Brigjen TNI Suranto, Brigjen TNI Triyono, S.Sos., Brigjen TNI Hery Setiyono, S.Sos., Brigjen TNI Zainuddin, Brigjen TNI Tri Saktiyono, Brigjen TNI Sri Widodo, Brigjen TNI Achiruddin S.E., M.Han., Brigjen TNI Josafath M. Roberth Duka, S.I.P., Brigjen TNI Anton Irianto Popang, S.H., Brigjen TNI Dani Suripto, Brigjen TNI Budi Suharto, S.I.P., M.Si., Brigjen TNI Ari Estefanus, S.Sos., M.Sc., Brigjen TNI Wahyu Jiantono, S.I.P., Brigjen TNI Budhi Dharmawan, S.Sos., Brigjen TNI Rikas Hidayatullah, S.E., M.M., Brigjen TNI Sony Hendayana, S.Psi., M.Si., Brigjen TNI Hamim Tohari, M.A., Brigjen TNI Wadi Prihana, Brigjen TNI Hari Pahlawantoro, Brigjen TNI Ahmad Wihana, dan Brigjen TNI Sain Mustain, S.H.

Sebagai acara pamungkas, dilaksanakan penyerahan tugas dan tanggung jawab jabatan Dirkuad dari Brigjen TNI Tony Suherman, S.Sos., kepada pejabat baru Kolonel Cku Garanta Singkali, S.E., CfrA., yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Dirkuad. Sedangkan Brigjen TNI Tony Suherman akan menempati jabatan barunya sebagai Perwira Staf Ahli TK. II Kasad Bidang Pengawasan Eropa dan Amerika. (Dispenad/AR)

Panggil Jajaran Polri ke Istana, Presiden Sampaikan Sejumlah Arahan

prolinknews1996.blogspot.com/

https://youtube.com/channel/UCAjkOBwglC2QNaIa1L_Za1A

PROLINK🌏News

Terbaru - Lengkap - Menghibur

Panggil Jajaran Polri ke Istana, Presiden Sampaikan Sejumlah Arahan

prolinknews1996.blogspot.com - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), mulai dari para pejabat utama Mabes Polri, kepala kepolisian daerah (kapolda), hingga kepala kepolisian resor (kapolres) seluruh Tanah Air di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 14 Oktober 2022. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya usai pertemuan mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada jajaran Polri, salah satunya adalah agar Polri menjaga kesolidan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

"Arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, respons cepat, dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini," ujar Kapolri.

Selain itu, Presiden juga meminta jajaran Polri untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan tindakan tegas terhadap berbagai hal yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Mulai dari gaya hidup hingga pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Polri.

"Termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat," ungkap Kapolri.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut memberikan arahan kepada jajaran Polri untuk mengawal kebijakan ekonomi pemerintah di semua tingkat, baik tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi dalam rangka menghadapi situasi global saat ini. "Bagaimana kita mengawal agar yang namanya harga-harga bisa terkelola, bisa terkendali, tingkat inflasi bisa kita kawal, kegiatan-kegiatan pembangunan bisa kita kawal, dan semuanya tentunya menjadi bagian yang harus terus-menerus kita laksanakan," ucap Kapolri.

Tidak hanya kebijakan ekonomi, Presiden juga meminta jajaran Polri untuk mengawal kebijakan pemerintah di bidang stabilitas keamanan. Polri diharapkan dapat melakukan pencegahan dan tindakan tegas terhadap berbagai hal yang berdampak pada perpecahan, polarisasi, dan mengganggu kehidupan masyarakat, khususnya dalam situasi tahun politik yang sedang terjadi di Indonesia.

"Tentunya ini menjadi kebijakan dan akan kita tindak lanjuti," ujar Kapolri.

Kapolri pun menyatakan bahwa Polri akan terus melaksanakan program transformasi menuju Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (Presisi) sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri dapat kembali meningkat. Kapolri berharap jajarannya dapat menjaga kesolidan, saling mengingatkan, menjadi contoh yang baik, dan memiliki kepekaan terhadap situasi krisis.

"Apa yang dilakukan oleh Polri betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik, kita bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat," tandasnya.

(AspariAR)

Jakarta, 14 Oktober 2022

Sumber:

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Sampaikan Laporan ke Presiden, TGIPF Sebut Banyak Temuan Indikasi

prolinknews1996.blogspot.com/

https://youtube.com/channel/UCAjkOBwglC2QNaIa1L_Za1A

PROLINK🌏News

Terbaru - Lengkap - Menghibur

Sampaikan Laporan ke Presiden, TGIPF Sebut Banyak Temuan Indikasi

prolinknews1996.blogspot.com - Presiden Joko Widodo menerima laporan hasil investigasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 14 Oktober 2022. Tim yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md tersebut diterima Presiden sekitar pukul 13.30 WIB.

Dalam laporannya, TGIPF menyebut bahwa semua pemangku kepentingan saling menghindar dari tanggung jawab dan semuanya berlindung di bawah aturan serta kontrak yang secara formal sah. Oleh sebab itu, TGIPF menyampaikan catatan dalam laporannya bahwa pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) harus bertanggung jawab.

"Di dalam catatan dan rekomendasi kami juga sebut jika kita selalu mendasarkan diri pada norma formal, maka semuanya menjadi tidak ada yang salah karena yang satu mengatakan 'aturannya sudah begini kami laksanakan,' yang satu bilang 'saya sudah kontrak, saya sudah sesuai dengan statuta FIFA,' sehingga di dalam catatan kami disampaikan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab dan sub-sub organisasinya," tegas Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab hukum yang berdasar pada aturan-aturan resmi dan tanggung jawab moral. Menurutnya, hukum sebagai norma sering kali tidak jelas atau dimanipulasi, sehingga tanggung jawab asas hukum yang harus diutamakan.

"Tanggung jawab asas hukum itu apa? _Solus populi suprema lex_, keselamatan rakyat itu adalah hukum yang lebih tinggi dari hukum yang ada dan ini sudah terjadi, keselamatan rakyat, publik terinjak-injak. Lalu, ada tanggung jawab moral di atas itu," jelasnya.

Dalam laporannya, TGIPF juga memberikan catatan akhir--yang juga digarisbawahi oleh Presiden Joko Widodo--yakni agar Polri meneruskan penyelidikan tindak pidana terhadap orang-orang lain yang juga diduga kuat terlibat dan harus bertanggung jawab secara pidana dalam kasus ini.

"TGIPF punya banyak temuan-temuan indikasi untuk bisa didalami oleh Polri. Ini tadi tanggung jawab hukum. Adapun tanggung jawab moral dipersilakan masing-masing melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia Indonesia yang berkeadaban," ungkapnya.

Mahfud juga menyampaikan bahwa TGIPF menyampaikan laporan secara independen. Nantinya, laporan dari TGIPF tersebut akan diolah oleh Presiden Jokowi untuk menjadi bahan pertimbangan terkait kebijakan keolahragaan nasional.

"Kami menyampaikan laporan betul-betul secara independen sebagai laporan. Nanti hasil laporan itu akan diolah oleh Bapak Presiden untuk kebijakan keolahragaan nasional dengan melibatkan _stakeholders_ tentu saja yang ada menurut peraturan perundang-undangan," tandasnya. 

(AspariAR)

Jakarta, 14 Oktober 2022

Sumber:

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Tak Sungkan Makan Ikan Bakar di Pinggir Jalan, Camel Lubis Sebut Bang Yos Tokoh yang Sederhana

prolinknews1996.blogspot.com/

https://youtube.com/channel/UCAjkOBwglC2QNaIa1L_Za1A

PROLINK🌏News

Terbaru - Lengkap - Menghibur

Tak Sungkan Makan Ikan Bakar di Pinggir Jalan, Camel Lubis Sebut Bang Yos Tokoh yang Sederhana

prolinknews1996.blogspot.com - Jakarta | Letjen TNI Purn Sutiyoso atau yang akrab disapa Bang Yos menjajal kuliner ikan bakar kaki lima. Meski punya segudang jabatan mentereng, mantan Gubernur DKI itu tak canggung makan di pinggir jalan tepatnya di Jl. Kebon Kacang Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Bang Yos ujug-ujug datang bersama politisi Camelia Panduwinata Lubis ke Rumah Makan Ikan Bakar Phinisi. Bahkan Bang Yos, di rumah makan itu ikut membantu membakar ikan hingga siap dihidangkan.

Camel Lubis atau yang dikenal juga dengan nama Camel Petir itu tak menyangka diajak Bang Yos makan di pinggir jalan. Ternyata, imbuh pengurus HKTI itu, Bang Yos sejak dulu sudah terbiasa makan di warung-warung pinggir jalan.

"Maklum beliau ini mantan tentara, tak pernah pilih-pilih tempat makan. Bahkan di belantara hutan rimba sekalipun tentu beliau pernah alami," kata Camel.

Di mata Camel, Bang Yos adalah orang yang sederhana dan apa adanya. Bahkan Bang Yos, kata Camel, adalah sosok yang humble, mau bergaul dan menyapa orang dari kalangan manapun.

Camel mengaku belajar banyak dari sosok Bang Yos, apalagi Bang Yos adalah tokoh yang dianggap berhasil memimpin ibukota saat begitu banyaknya ujian yang mendera Jakarta. Camel pun senang Bang Yos mau berbagi kisah hidup dan pengalamannya di dalam podcastnya.

"Silakan simak kisah Bang Yos di Channel Youtube Camel Petir. Ada banyak pelajara yang bisa kita petik hikmahnya dari berbagai pengalaman Bang Yos selama berkiprah baik sebagai tentara maupun pejabat sipil," tutup Camel. (AR)

Ketua Umum TKN Kembali Menyatakan, Keputusan Pemerintah Naikkan Harga BBM Subsidi Sebagai Langkah Yang Realistis

prolinknews1996.blogspot.com/

https://youtube.com/channel/UCAjkOBwglC2QNaIa1L_Za1A

PROLINK🌏News

Terbaru - Lengkap - Menghibur

Ketua Umum TKN Kembali Menyatakan, Keputusan Pemerintah Naikkan Harga BBM Subsidi Sebagai Langkah Yang Realistis

prolinknews1996.blogspot.com - PROBOLINGGO, – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi jenis pertalite, pertamax, dan solar pada konferensi pers yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (3/9/2022).

“Sebenarnya saya ingin BBM tetap terjangkau dengan subsidi APBN, tetapi subsidi dan kompensasi APBN telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus,” jelas Presiden Jokowi saat menggelar konperensi pers.

Terhitung sejak Sabtu (3/9/2022), tepat pukul 14.30 WIB, harga BBM bersubsidi jenis pertalite, pertamax dan solar naik. Hal itu dijabarkan langsung oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Harga pertalite per liter dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000

Harga solar subsidi per liter Rp 5.150 menjadi Rp 6.800

Harga  pertamax per liter Rp 12.500 menjadi Rp 14.500

Kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi ditempuh untuk meringankan beban APBN terkait subsidi energi yang membengkak hingga Rp 502 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun jika tidak ada kenaikan harga BBM  pertalite dan solar.

Dalam mengantisipasi beban masyarakat akibat dampak kenaikan BBM bersubsidi ini, pemerintah berencana mengeluarkan beberapa program bantuan sosial. Salah satunya adalah program BLT BBM yang disalurkan melalui Kementerian Sosial.

Sementara itu, Ketua Umum Tapal Kuda Nusantara (TKN) Prasetyo Eko Karso menilai, kebijakan kenaikkan harga BBM bersubsidi merupakan kebijakan realistis yang harus diambil oleh Presiden Jokowi dalam meringankan beban APBN yang tiap tahun terasa semakin berat akibat alokasi anggaran subsidi BBM yang kian membengkak, Jum'at 14/10/2022.

“Pemerintah harus mengalokasikan dana untuk subsidi BBM sebesar Rp 502,4 triliun atau naik sekitar tiga kali lipat dari periode sebelumnya yang berjumlah Rp 152 triliun. Sementara selama ini subsidi BBM paling banyak dinikmati oleh masyarakat kelompok menengah ke atas. Sebenarnya subsidi itu tidak dicabut, tapi dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Jadi ini adalah sebuah pengalihan subsidi anggaran, karena jika subsidi BBM tetap dipertahankan tentunya akan membahayakan postur keuangan negara, dalam hal ini terkait dengan neraca pembayaran. TKN mendukung kebijakan pengalihan subsidi ini karena hal ini ditujukan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan,” jelas Eko.

TKN siap membantu pemerintah untuk mengawasi program penyaluran bantuan BLT-BBM tahap 2 kepada masyarakat yang membutuhkan terkait kebijakan pengalihan subsidi ini agar tepat sasarannya.

Eko menambahkan, pemerintah yang akan menyalurkan program bantuan sosial terkait dampak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, melalui program seperti BLT BBM, diharapkan berlangsung lancar dan tepat sasaran. Berangkat dari pengalaman TKN yang pernah berperan aktif dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, TKN meminta pemerintah untuk tetap melakukan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya, mengingat adanya potensi pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan dalam kondisi seperti ini.

“Tentunya dalam kondisi seperti ini, ada pihak-pihak yang akan memanfaatkan program penyaluran bantuan sosial demi keuntungan dirinya sendiri. TKN berharap pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat dalam pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial tersebut. TKN mendukung program pemerintah tersebut dan siap berperan aktif dalam melakukan pengawasan di lapangan,” sambung Eko, sapaan akrabnya.

Eko berkomentar bahwa kebijakan kenaikan BBM bersubsidi ini perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas lagi. Kondisi global saat ini menggambarkan situasi ekonomi dan politik yang kurang kondusif dibandingkan dua atau tiga tahun sebelumnya.

Banyak negara yang tengah menuju resesi ekonomi, inflasi tinggi karena dampak dari hantaman pandemi Covid-19 yang panjang, krisis energi dan pangan akibat berkurangnya produksi minyak dan pangan yang disebabkan oleh krisis iklim dan perang. Sementara dari sisi politik, terjadinya krisis politik dan peperangan di beberapa kawasan regional seperti Srilanka, Ukraina, Timur Tengah, dan Taiwan. Kondisi ini tentunya memberikan dampak yang signifikan bagi pengelolaan keuangan negara di hampir banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut Eko, faktor-faktor ini merupakan kondisi makro ekonomi yang melatar-belakangi pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan kenaikan harga BBM. Selain sisi mikro ekonomi yang terkait dengan beban susbidi anggaran dan menjaga postur neraca pembayaran nasional.

“Apalagi sebagian besar negara-negara di belahan bumi utara akan memasuki musim dingin sebentar lagi. Di musim dingin ini kegiatan produksi, khususnya di sektor pertambangan dan migas akan menghadapi kendala lebih besar. Sementara permintaan pasokan migas tetap stabil atau terkadang cenderung meningkat. Jadi ada ketidak seimbangan antara supply dan demand yang akan berdampak pada kenaikan harga minyak dunia dalam satu atau dua bulan ke depan,” jelas Eko.

Mengacu pada faktor-faktor yang disebutkan tadi, menurut Eko, menjadi alasan kenapa TKN menilai kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebagai kebijakan yang realistis, meski tidak populis.

“Justru dalam kondisi inilah kita perlu meningkatkan lagi rasa solidaritas sesama kita. Melewati masa sulit bersama, berperan aktif membantu pemerintah menyelesaikan masalah yang tengah kita hadapi bersama,” sahut Eko.

TKN berharap agar masalah yang tengah dihadapi bersama ini dapat diselesaikan secara gotong-royong, tanpa harus saling menyalahkan. TKN yakin pemerintah telah melakukan sesuatu yang baik bagi masyarakat dan perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, TKN tidak hanya mendukung kebijakan pemerintah tersebut, tapi siap berperan aktif dalam mengawal program-program yang dijalankan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang saat ini dihadapi bersama. (AR)

Sumber:

DPP Tapal Kuda Nusantara

www.tapalkudanusantara.com