DPRD Jatim Kaji Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Seperti Jateng dan Jabar

-
( prolinknews1996.blogspot.com )
DPRD Jatim Kaji Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Seperti Jateng dan Jabar


NGAWI | Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menanggapi kebijakan dua provinsi yang menghapus denda tunggakan pajak kendaraan bermotor. Ia menyatakan akan menelaah wacana tersebut bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

Hal itu disampaikannya usai Sarasehan Hukum dan Pemerintahan di Kabupaten Ngawi, Senin malam (24/3/2025).

“Kami akan berdiskusi dengan Bu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur agar kebijakan seperti di dua provinsi lainnya kedepan juga bisa diterapkan di Jawa Timur,” ujar Deni Wicaksono.

Dua provinsi yang dimaksud adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang meluncurkan program penghapusan denda pajak kendaraan. Menurut Deni, kebijakan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat.

Meski demikian, ia menilai langkah ini cukup dilematis. Di satu sisi, penghapusan denda pajak kendaraan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi sulit. Namun di sisi lain, kebijakan ini berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor.


“Jika diterapkan, tentu akan berdampak pada PAD. Namun, kita juga harus mempertimbangkan manfaatnya bagi masyarakat,” jelasnya.

Ketua PA GMNI Jawa Timur itu menegaskan bahwa pihaknya akan mengkaji lebih dalam dampak kebijakan ini, terutama terhadap APBD Jawa Timur dalam satu tahun ke depan.

“Kami akan menghitung sejauh mana pengurangan PAD dan dampaknya. Jika memang memungkinkan, kami akan mendorong penghapusan denda tunggakan pajak kendaraan,” pungkas Deni Wicaksono. (AspariAR)



Sumber:
Media DPD PDI Perjuangan Jatim
Situs pdiperjuangan-jatim.com
(and/hs)








LINK TERHUBUNG :
WhatsApp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VafY0vN3GJOwtzSVc835
Facebook Halaman: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063759836986&mibextid=ZbWKwL
TikTok: https://www.tiktok.com/@prolinknews_1996?_t=ZS-8tvzS5LzjTJ&_r=1
YouTube Channel: https://www.youtube.com/@prolinknews1996
Facebook Group: https://www.facebook.com/share/g/1F4sr9y2BS/


Lokasi: Ngawi, Kec. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pegawai Disdukcapil Diduga Merangkap Buka Praktik Calo dan Pungli di Medan

-
Gambar
( prolinknews1996.blogspot.com ) Pegawai Disdukcapil Diduga Merangkap Buka Praktik Calo dan Pungli di Medan MEDAN | MHD Rafly, wakil ketua l Kamtibmas indonesia , Sebut Pegawai Disdukcapil merangkap buka Praktik Calo dan Pungli Di kantor Disdukcapil, Kecamatan Medan Denai  Dan Kelurahan Tegal Sari Mandala lll di Kota Medan Sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam pengurus administrasi Kependudukan di masyarakat yang berada di wilayah kota Medan terkhusus Kecamatan  Medan Denai dan kelurahan Tegal Sari Mandala lll yang ada di kota Medan, bobroknya pelayanan dan pembodohan publik dan merugikan  masarakat, dalam pengurusan Adminduk jangan lagi di persulit, Karena Pemerintah Indonesia sudah menjamin pembuatan dokumen Kependudukan tidak di pungut biaya sama sekali. Hal itu merupakan amanat dari UU Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Sangat di sayangkan  adanya temuan chat salah satu pegawai pemerintahan Penguru...
Baca selengkapnya

Ratusan Wanita Disekap, Dibius, dan Dipanen Sel Telurnya, Terjadi di Aksi "Peternakan Manusia" !?¿

-
Gambar
( prolinknews1996.blogspot.com ) Ratusan Wanita Disekap, Dibius, dan Dipanen Sel Telurnya, Terjadi di Aksi "Peternakan Manusia" !?¿ JAKARTA |Praktik perdagangan manusia yang telah memakan korban ratusan wanita di Georgia, Eropa Timur, berhasil dibongkar baru-baru ini. Praktik ini terungkap setelah tiga wanita asal Thailand berhasil melarikan diri dari “peternakan manusia” tersebut, dimana mereka ditawan, disuntik hormon secara paksa, dan diambil sel telurnya untuk dijual di pasar gelap. Dilansir Bangkok Post, ketiga wanita tersebut melarikan diri pada 30 Januari 2025, dan diselamatkan oleh Yayasan Pavena yang menangani kasus terkait wanita dan anak-anak. Yayasan tersebut kemudian bekerja sama dengan Interpol dan pihak berwenang Thailand untuk membongkar praktik tersebut Dibujuk Upah Tinggi  Menurut keterangan mereka, para korban diiming-imingi tawaran pekerjaan ‘ibu pengganti’ melalui platform Facebook, dengan upah 400.000 hingga 600.000 baht atau sekira Rp192 hingga 288 juta...
Baca selengkapnya

Instansi Pemerintah Dilarang Rekrut Honorer Baru Per 1 Januari 2025, Berikut Aturannya

-
Gambar
prolinknews1996.blogspot.com  Instansi Pemerintah Dilarang Rekrut Honorer Baru Per 1 Januari 2025, Berikut Aturannya JAKARTA | Pemerintah harus menyelesaikan permasalahan penataan tenaga honorer paling lambat bulan Desember tahun 2024, dan tidak boleh lagi ada penambahan tenaga honorer baru di tahun 2024. Jauh sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pada 31 Oktober 2023, telah resmi mengesahkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023 Sesuai dengan amanat UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) telah resmi membatalkan penghapusan bagi para tenaga honorer atau non ASN pada November 2023. Kendati demikian para instansi pemerintah, baik itu instansi pusat maupun daerah tidak boleh merekrut honorer baru. Kebijakan ini tercantum dalam Bab XII Pasal 65 (1) UU ASN Nomor 20 Tahun 2024 yang bunyinya: “Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk men...
Baca selengkapnya