AMI Siap Geruduk Dan Kepung Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Terkait Dugaan Mark Up

-
prolinknews1996.blogspot.com |AMI Siap Geruduk Dan Kepung Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Terkait Dugaan Mark Up 



SURABAYA|Aliansi Madura Indonesia (AMI) sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial kontrol, akan menggelar aksi demo besar-besaran di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Gedung Grahadi dan Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Demo besar-besaran Aliansi Madura Indonesia (AMI) akan di laksanakan pada hari Selasa - Jum'at 27 - 30 Agustus 2024 terkait dugaan Mark Up dengan berbagai modus yang terjadi di UPT Rusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

Adapun tuntutan kami diantaranya sebagai berikut :
1. Copot dan Pecat kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
2. Copot dan Pecat Kepala UPT Rusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
3. Meminta PJ Gubernur Provinsi Jawa Timur Segera Mencopot Kepala Dinas dan Kepala UPT Rusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
4. Meminta Aparat Penegak Hukum (APH) Untuk Segera Memanggil dan Memeriksa Kepala Dinas dan Kepala UPT Rusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.


Kami juga akan melaporkan secara resmi kasus dugaan Mark up yang terjadi di UPT Rusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kami juga berkomitmen akan terus mengawal kasus tersebut sampai tuntas ke akar-akarnya.(ar)


 #prolinknews1996 

Baca & Kunjungi Juga: https://whatsapp.com/channel/0029VafY0vN3GJOwtzSVc835







Lokasi: Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pegawai Disdukcapil Diduga Merangkap Buka Praktik Calo dan Pungli di Medan

-
Gambar
( prolinknews1996.blogspot.com ) Pegawai Disdukcapil Diduga Merangkap Buka Praktik Calo dan Pungli di Medan MEDAN | MHD Rafly, wakil ketua l Kamtibmas indonesia , Sebut Pegawai Disdukcapil merangkap buka Praktik Calo dan Pungli Di kantor Disdukcapil, Kecamatan Medan Denai  Dan Kelurahan Tegal Sari Mandala lll di Kota Medan Sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam pengurus administrasi Kependudukan di masyarakat yang berada di wilayah kota Medan terkhusus Kecamatan  Medan Denai dan kelurahan Tegal Sari Mandala lll yang ada di kota Medan, bobroknya pelayanan dan pembodohan publik dan merugikan  masarakat, dalam pengurusan Adminduk jangan lagi di persulit, Karena Pemerintah Indonesia sudah menjamin pembuatan dokumen Kependudukan tidak di pungut biaya sama sekali. Hal itu merupakan amanat dari UU Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Sangat di sayangkan  adanya temuan chat salah satu pegawai pemerintahan Penguru...
Baca selengkapnya

Ratusan Wanita Disekap, Dibius, dan Dipanen Sel Telurnya, Terjadi di Aksi "Peternakan Manusia" !?¿

-
Gambar
( prolinknews1996.blogspot.com ) Ratusan Wanita Disekap, Dibius, dan Dipanen Sel Telurnya, Terjadi di Aksi "Peternakan Manusia" !?¿ JAKARTA |Praktik perdagangan manusia yang telah memakan korban ratusan wanita di Georgia, Eropa Timur, berhasil dibongkar baru-baru ini. Praktik ini terungkap setelah tiga wanita asal Thailand berhasil melarikan diri dari “peternakan manusia” tersebut, dimana mereka ditawan, disuntik hormon secara paksa, dan diambil sel telurnya untuk dijual di pasar gelap. Dilansir Bangkok Post, ketiga wanita tersebut melarikan diri pada 30 Januari 2025, dan diselamatkan oleh Yayasan Pavena yang menangani kasus terkait wanita dan anak-anak. Yayasan tersebut kemudian bekerja sama dengan Interpol dan pihak berwenang Thailand untuk membongkar praktik tersebut Dibujuk Upah Tinggi  Menurut keterangan mereka, para korban diiming-imingi tawaran pekerjaan ‘ibu pengganti’ melalui platform Facebook, dengan upah 400.000 hingga 600.000 baht atau sekira Rp192 hingga 288 juta...
Baca selengkapnya

Instansi Pemerintah Dilarang Rekrut Honorer Baru Per 1 Januari 2025, Berikut Aturannya

-
Gambar
prolinknews1996.blogspot.com  Instansi Pemerintah Dilarang Rekrut Honorer Baru Per 1 Januari 2025, Berikut Aturannya JAKARTA | Pemerintah harus menyelesaikan permasalahan penataan tenaga honorer paling lambat bulan Desember tahun 2024, dan tidak boleh lagi ada penambahan tenaga honorer baru di tahun 2024. Jauh sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pada 31 Oktober 2023, telah resmi mengesahkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023 Sesuai dengan amanat UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) telah resmi membatalkan penghapusan bagi para tenaga honorer atau non ASN pada November 2023. Kendati demikian para instansi pemerintah, baik itu instansi pusat maupun daerah tidak boleh merekrut honorer baru. Kebijakan ini tercantum dalam Bab XII Pasal 65 (1) UU ASN Nomor 20 Tahun 2024 yang bunyinya: “Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk men...
Baca selengkapnya