Gubernur LSM LIRA Soroti Dugaan Penyimpangan Distribusi Pupuk di Probolinggo, Samsudin: Dewan Segera Bentuk Pansus

-
( prolinknews1996.blogspot.com ) 

Gubernur LSM LIRA Soroti Dugaan Penyimpangan Distribusi Pupuk di Probolinggo, Samsudin: Dewan Segera Bentuk Pansus



PROBOLINGGO | Gubernur LSM LIRA Jawa Timur Samsudin, ungkap persoalan serius terkait distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Bukan hanya itu, Samsudin juga menyoroti dugaan pengurangan kuota pupuk oleh oknum distributor, yang berdampak pada penjualan pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Permasalahan ini bukan hanya terjadi di Probolinggo, tetapi di sinilah konflik lebih terlihat sistematis. Kami menemukan banyak masyarakat yang belum terdata dalam RTK, namun fokus utama kami adalah pendistribusian pupuk yang tidak sesuai aturan,” kata Samsudin saat di Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu, 8/1/2025.


Pihaknya mengungkapkan, dugaan pengurangan kuota pupuk oleh oknum distributor, menjadi akar permasalahan yang berdampak luas.

Temuan ini mencakup 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo, di mana distribusi pupuk sering kali tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Selain itu, Samsudin juga menyoroti dugaan adanya monopoli oleh oknum distributor dan pengawas dari pihak tertentu, yang memaksa kios menjual pupuk non-subsidi. 

Hal ini dijadikan alasan untuk menaikkan harga pupuk bersubsidi melebihi HET yang telah ditetapkan.

“Modus-modus yang kami temukan sangat beragam, mulai dari penjualan pupuk di luar jenis yang disetujui hingga adanya kewajiban pembelian pupuk non-subsidi. Ini jelas melanggar aturan dan merugikan petani,” tambahnya.

LSM LIRA meminta, DPRD Kabupaten Probolinggo segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki permasalahan ini. 

Permintaan tersebut telah direspon positif oleh Ketua DPRD, dengan rencana pembentukan Pansus dijadwalkan minggu depan.

“Kami berharap Pansus ini segera bekerja dan melakukan sidang untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang telah kami temukan,” tegas Samsudin.

Samsudin menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi pupuk agar kejadian serupa tidak terulang. 

Ia juga berharap pemerintah daerah dapat memastikan kuota pupuk sesuai dengan RDKK, sehingga petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang sesuai dan tanpa hambatan.

Persoalan distribusi pupuk bersubsidi ini menjadi sorotan penting karena menyangkut keberlangsungan sektor pertanian, khususnya di Kabupaten Probolinggo.(tim/ar/*)






LINK TERHUBUNG : 
WhatsApp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VafY0vN3GJOwtzSVc835

Facebook Halaman: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063759836986&mibextid=ZbWKwL

TikTok: tiktok.com/@prolinknewspromo_1996

YouTube Channel: https://www.youtube.com/@prolinknews1996

Facebook Group: https://www.facebook.com/share/g/1F4sr9y2BS/
Lokasi: Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pegawai Disdukcapil Diduga Merangkap Buka Praktik Calo dan Pungli di Medan

-
Gambar
( prolinknews1996.blogspot.com ) Pegawai Disdukcapil Diduga Merangkap Buka Praktik Calo dan Pungli di Medan MEDAN | MHD Rafly, wakil ketua l Kamtibmas indonesia , Sebut Pegawai Disdukcapil merangkap buka Praktik Calo dan Pungli Di kantor Disdukcapil, Kecamatan Medan Denai  Dan Kelurahan Tegal Sari Mandala lll di Kota Medan Sebagai pusat pelayanan masyarakat dalam pengurus administrasi Kependudukan di masyarakat yang berada di wilayah kota Medan terkhusus Kecamatan  Medan Denai dan kelurahan Tegal Sari Mandala lll yang ada di kota Medan, bobroknya pelayanan dan pembodohan publik dan merugikan  masarakat, dalam pengurusan Adminduk jangan lagi di persulit, Karena Pemerintah Indonesia sudah menjamin pembuatan dokumen Kependudukan tidak di pungut biaya sama sekali. Hal itu merupakan amanat dari UU Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan Atas UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Sangat di sayangkan  adanya temuan chat salah satu pegawai pemerintahan Penguru...
Baca selengkapnya

Ratusan Wanita Disekap, Dibius, dan Dipanen Sel Telurnya, Terjadi di Aksi "Peternakan Manusia" !?¿

-
Gambar
( prolinknews1996.blogspot.com ) Ratusan Wanita Disekap, Dibius, dan Dipanen Sel Telurnya, Terjadi di Aksi "Peternakan Manusia" !?¿ JAKARTA |Praktik perdagangan manusia yang telah memakan korban ratusan wanita di Georgia, Eropa Timur, berhasil dibongkar baru-baru ini. Praktik ini terungkap setelah tiga wanita asal Thailand berhasil melarikan diri dari “peternakan manusia” tersebut, dimana mereka ditawan, disuntik hormon secara paksa, dan diambil sel telurnya untuk dijual di pasar gelap. Dilansir Bangkok Post, ketiga wanita tersebut melarikan diri pada 30 Januari 2025, dan diselamatkan oleh Yayasan Pavena yang menangani kasus terkait wanita dan anak-anak. Yayasan tersebut kemudian bekerja sama dengan Interpol dan pihak berwenang Thailand untuk membongkar praktik tersebut Dibujuk Upah Tinggi  Menurut keterangan mereka, para korban diiming-imingi tawaran pekerjaan ‘ibu pengganti’ melalui platform Facebook, dengan upah 400.000 hingga 600.000 baht atau sekira Rp192 hingga 288 juta...
Baca selengkapnya

Instansi Pemerintah Dilarang Rekrut Honorer Baru Per 1 Januari 2025, Berikut Aturannya

-
Gambar
prolinknews1996.blogspot.com  Instansi Pemerintah Dilarang Rekrut Honorer Baru Per 1 Januari 2025, Berikut Aturannya JAKARTA | Pemerintah harus menyelesaikan permasalahan penataan tenaga honorer paling lambat bulan Desember tahun 2024, dan tidak boleh lagi ada penambahan tenaga honorer baru di tahun 2024. Jauh sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pada 31 Oktober 2023, telah resmi mengesahkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023 Sesuai dengan amanat UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) telah resmi membatalkan penghapusan bagi para tenaga honorer atau non ASN pada November 2023. Kendati demikian para instansi pemerintah, baik itu instansi pusat maupun daerah tidak boleh merekrut honorer baru. Kebijakan ini tercantum dalam Bab XII Pasal 65 (1) UU ASN Nomor 20 Tahun 2024 yang bunyinya: “Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk men...
Baca selengkapnya