prolinknews1996.blogspot.com|Ungkap kembali dokumen pembangunan rumah sakit Ar Rozi, LSM Lira Probolinggo Adakan RDP dengan Komisi III DPRD Kota Probolinggo
PROBOLINGGO | Pembangunan Rumah Sakit Ar-Rozi yang berlokasi di Jl. Buya Hamka, Desa Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo rampung pada akhir tahun 2023 lalu, namun dokumen proyek pembangunan Rumah Sakit tersebut ternyata bermasalah.
Dalam hal ini, LSM Lira Kota Probolinggo menggelar Rapat Dengar Pendapat, (RDP) di Gedung DPRD bersama Komisi 3 yang dihadiri Kepala Dinas PUPR, serta Inspektorat, terkait dokumen pembangunan Rumah Sakit Ar-Rozi yang bermasalah.
Louis Hariona, Walikota LSM Lira mengatakan, Lira kembali menindak lanjuti temuan dokumen copy paste pembangunan RSUD Ar-Rozi, yang 139 kali tertulis nama Rumah Sakit Tanjung Selor. Dirinya mengatakan bukan kali ini saja hal ini dilakukan, beberapa kali dirinya telah melakukan RDP sejak 2021, namun ditemukan jawaban dalam buku Sekwan bahwa kasus ini sudah diselesaikan secara internal.
"Kami menemukan dokumen copy paste yang terdapat nama Rumah Sakit Tanjung Selor, Kalimantan Utara, dalam dokumen yang akhirnya ditender untuk melaksanakan proyek pembangunan RSUD Ar-Rozi. Kami telah melakukan RDP sejak 2021 lalu, namun ada jawaban dalam buku Sekwan bahwa sudah diselesaikan secara internal" jelas Louis.
Puluhan halaman dokumen lelang tender RSUD Ar-Rozi terdapat nama RSUD Tipe B Tanjung Selor, Kalimantan Utara, yang diduga merupakan dokumen copy paste dari pembangunan Rumah Sakit Tanjung Selor. Komisi III DPRD Kota Probolinggo sempat merekomendasikan untuk melakukan tender ulang. Namun, rekomendasi dewan tersebut tidak dilaksanakan dan pembangunan RSUD Ar-Rozi tetap dilanjutkan hingga selesai.
"Nyatanya sampai hari ini, Komisi 3 tetap menyatakan bahwa memang ada rekomendasi untuk tender ulang, namun hal tersebut tidak dilaksanakan. Ini uang negara, bukan persoalan kita melarang pembangunan di kota Probolinggo, yang jadi soal adalah jangan terobos aturan. OPD terkait, juga jawabnya pakai dalil, bukan pakai dasar hukum" tambah Louis
Sementara itu, Setyorini Sayekti, Kepala Dinas PUPR Kota Probolinggo mengatakan, terkait pemenang tender dari PT Mam Jakarta yang pengerjaan proyek pembangunan dilakukan oleh cabang Bojonegoro merupakan aturan dari management perusahaan tersebut, bukan karena OTT.
"Jadi itu sudah ada aturan di manajemen mereka, kewenangan apa yang dilimpahkan ke cabang yang ada di Bojonegoro, jadi keabsahannya juga harus di teliti dalam akta pendirian, dan dari awal yang dinyatakan mengerjakan yang dari Bojonegoro tersebut, bukan karena OTT." Ungkapnya.(ar)
prolinknews1996.blogspot.com |Demi Mendukung Asta Cita Presiden RI, AMI Akan Menggelar Aksi Demo Besar-besaran Di Seluruh Diskotik Se-kota Surabaya
Surabaya|Demi mendukung program Asta Cita Presiden RI, Aliansi Madura Indonesia (AMI) mewanti-wanti Tempat Hiburan Malam agar tidak menerima pengunjung anak usia di bawah 18 tahun, tidak dijadikan tempat Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika, Miras Oplosan dan Menyuguhkan penari erotis, Bila nekat maka kami tidak akan tinggal diam.
Keberadaan Tempat Hiburan Malam (Diskotik) di Surabaya sudah sangat meresahkan dengan beberapa kejadian kecelakaan dan maraknya peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba dan Miras Oplosan didalam Tempat Hiburan Malam (Diskotik) hal tersebut juga sudah banyak memakan korban.
Maraknya Tempat Hiburan Malam (Diskotik) Dikota Surabaya secara tidak langsung merusak mental dan akhlak generasi muda kota Surabaya pada khususnya dan pada umumnya merusak generasi muda provinsi Jawa Timur.
Apalagi Dikota Surabaya juga diduga banyak Tempat Hiburan Malam (Diskotik) yang belum mengantongi izin, untuk itu kami dari ALIANSI MADURA INDONESIA (AMI) akan menggelar aksi demo besar-besaran di seluruh Tempat Hiburan Malam (Diskotik) se-kota Surabaya yang akan digelar satu bulan penuh.
Kami juga sangat miris melihat kinerja BNN Kota Surabaya yang terkesan tembang pilih dalam melakukan operasi atau razia di tempat hiburan malam (diskotik) yang berada di kota Surabaya.
BNN Kota Surabaya hanya berani melakukan operasi atau razia di tempat hiburan malam (diskotik) menengah kebawah dan BNN Kota Surabaya tidak punya nyali untuk melakukan operasi atau razia di tempat hiburan malam (diskotik) menengah ke atas.
Dari hal tersebut kami meminta para pihak diantara nya Dinas Pariwisata Provinsi Jawa, DPRD Kota Surabaya, DPRD Provinsi Jawa Timur, Satpol PP Kota Surabaya, dan BNN Kota Surabaya untuk aktiv dan menindak tegas tempat hiburan malam (diskotik) yang tidak taat dengan aturan dan undang-undang, apalagi kota Surabaya sudah masuk radar sebagai kota Darurat Narkoba.(ar)
prolinknews1996.blogspot.com|Semarakkan Anniversary ke 2 th, AMI Ajak Ribuan Masyarakat Surabaya Bersholawat
SURABAYA|Keberadaan organisasi yang dinahkodai oleh Baihaki Akbar, SE SH kini semakin menunjukkan eksistensinya untuk mewujudkan tujuannya, yakni sebagai wadah untuk membentuk kekompakan dan menjadikan warga Madura berpendidikan, berwawasan dan berjiwa intelektual.
Kini memasuki usianya yang ke 2 th, AMI menggelar acara Sholawatan di rusun tanah merah Kedinding Surabaya untuk memeriahkan acara Anniversary tersebut.
Tentunya kegiatan yang menjunjung tinggi nilai keagamaan tersebut, mampu membuat masyarakat khususnya Surabaya turut hadir untuk memberikan do'a serta melantunkan sholawat yang diiringi oleh Majelis Attaufiq dari Madura.
Ketua umum Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyampaikan bahwasanya selama ini untuk membangun organisasi ini butuh perjuangan dan pengorbanan, namun semuanya itu kini berhasil dilaluinya dengan baik berkat kekompakan dan kegigihan dari pengurus dan anggota serta simpatisan AMI.
Untuk itulah AMI memilih untuk Anniversary ke 2th ini dijadikan sebagai ajang bersholawat. Melihat banyaknya antusias masyarakat senang dan bahagia dengan lantunan sholawat.
"Alhamdulillah AMI dalam usianya ke 2th ini memilih bersholawat bersama Masyarakat Surabaya, namun ini bukan hanya kali ini saja, kemarin kami sudah melaksanakan Sholawat seperti ini di 4 Kabupaten Madura mulai dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep," tandas Baihaki dalam sambutannya.
Ia juga berharap terhadap seluruh pengurus DPP dan DPC AMI dalam usianya yang ke 2th haruslah tetap eksis menyuarakan kebenaran walau apapun yang menjadi taruhannya.
Sambutan yang diberikan penuh semangat ini, disambut baik oleh para pengurus serta masyarakat sekitar yang hadir untuk memeriahkan anniversary AMI ke 2th serta bersholawat dengan penuh khusyuk dan Khidmat.(ar)
prolinknews1996.blogspot.com |Pastikan Keamanan, Kapolres Pelabuhan Makassar Kawal langsung Logistik Pilkada di Kepulauan Sangkarrang
HUMDER | Demi memastikan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 berjalan lancar, Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Restu Wijayanto, melakukan pengawalan sekaligus pengecekan distribusi logistik pemilihan di Pulau Barrang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Minggu (24/11/2024).
Dalam giat tersebut, AKBP Restu Wijayanto didampingi oleh personel pengamanan Tempat Pemungutan Suara (Pam TPS). Ia menegaskan pentingnya menjaga kelancaran dan keamanan distribusi logistik pemilukada meskipun medan yang dihadapi cukup menantang. Perjalanan melalui laut dengan ombak yang cukup besar tidak menyurutkan semangat para personel untuk memastikan logistik tiba di lokasi tepat waktu dan dalam kondisi aman.
“Kita tidak hanya mengawal, tetapi juga memastikan seluruh logistik Pilkada, mulai dari kotak suara hingga surat suara, dalam kondisi baik hingga ke TPS-TPS di kepulauan ini. Ini adalah tanggung jawab besar kita untuk mendukung suksesnya pesta demokrasi ini,” ujar AKBP Restu Wijayanto di sela-sela pengecekan logistik.
Setelah melakukan pengawalan di Pulau Barrang Lompo, Kapolres melanjutkan pengecekan ke gudang logistik pemilukada yang berada di Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan pentingnya koordinasi dan kesiapsiagaan seluruh pihak, termasuk personel pengamanan, untuk memastikan keamanan logistik hingga hari pemungutan suara.
“Kita harus tetap solid, profesional, dan tidak lengah dalam menjalankan tugas ini. Saya bangga dengan dedikasi rekan-rekan semua. Jangan ragu untuk memberikan yang terbaik demi masyarakat dan suksesnya Pilkada serentak 2024,” imbuhnya.
Semangat juang para personel Polres Pelabuhan Makassar ini menjadi contoh nyata dedikasi dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Dengan komitmen penuh, mereka memastikan seluruh proses distribusi logistik Pilkada berjalan lancar, aman, dan transparan, meski harus melewati tantangan medan laut dan logistik yang tidak ringan.
Info dari href="https://tribratanewspolrespelabuhanmakassar.com" >Polres Pelabuhan Makassar,
prolinknews1996.blogspot.com |Mafia Developer CV.Asinda Pratama melakukan tindakan Premanisme menyuruh Para Preman memukul dan mengeroyok Wartawan.
Makassar | Telah terjadi pemukulan dan pengeroyokan wartawan yang dilakukan oleh Mafia Developer CV Asinda Pratama beserta premannya. Kejadiannya sekitar bulan Februari tahun 2016 silam, di Perumahan Griya Asinda Pratama, kelurahan Mangalli kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Kasus ini sudah dilaporkan ke pihak Polsekta Pallangga, namun tidak ada kelanjutannya dan seolah dibekukan kasusnya oleh pihak Polsekta Pallangga, Kabupaten Gowa.
Kejadian bermula saat Wartawan yang bernama Abdullah mengambil foto rumah istrinya yang telah digembok paksa dan meteran rumah dicabut oleh Mafia Developer Perumahan Griya Asinda Pratama. Mafia developer dengan nada teriak memarahi Abdullah karena mengambil foto rumah istrinya untuk dijadikan bukti ke Media pemberitaan. Pertengkaran pun terjadi antara Abdullah dan Mafia developer, hingga terjadi pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Mafia developer perumahan dengan memanggil para premannya.
Tim awak media menemui langsung Abdullah yang menjadi korban pemukulan dan pengeroyokan untuk dimintai pernyataanya mengenai kasus Kriminal tersebut.
“Saat itu saya membawakan makanan untuk ibu mertua yang ada di dalam rumah istri saya yang pada saat itu rumah istri saya digembok oleh mafia developer. Jadi saya memanjat pagar agar bisa masuk kedalam rumah. Setelah itu saya keluar dan mengambil gambar rumah istri saya, developer melihat saya dan dengan nada teriak memarahi saya kenapa menfoto rumah tersebut. Lalu saya menjawab, kenapa kalo saya menfoto karena saya juga wartawan.”Beber Abdullah.
Setelah menjawab perkataan dari mafia developer, Abdullah dimajui oleh mafia developer . kemudian mafia developer melakukan tindakan pemukulan dan pengeroyokan terhadap Abdullah. Berdasarkan keterangan langsung Korban, untung saja Abdullah bisa membela diri, sehingga tidak mati konyol dikeroyok oleh puluhan orang premannya mafia developer. Karena salah satu preman tersebut menggunakan badik untuk menyerang Abdullah.
Sebagai wartawan, Abdullah menyesalkan tindak lanjut kepolisian Polsekta Pallangga yang seolah membela dan menutupi kesalahan mafia developer perumahan atas tindakan kriminalitas terhadap wartawan.
“Kasus yang saya alami ini semestinya diselesaikan oleh pihak kepolisian, tetapi pihak Polsekta Pallangga seolah memihak kepada Mafia Developer, karena saat itu saya yang mau dimasukkan ke dalam tahanan padahal saya adalah Korban”Tambah Abdullah.
Ketika Uang menguasai segala hal termasuk mengendalikan hukum di negeri ini, yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Mungkin seperti itulah gambaran penegakan hukum pihak kepolisian kala itu dalam menangani kasus pemukulan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Mafia Developer Perumahan yang diduga kongkalikong dengan Pihak Kepolisian untuk menutupi kasus pemukulan dan pengeroyokan wartawan.(ar)
prolinknews1996.blogspot.com |Canvassing FKR Kota Probolinggo, Edi Paripurna Ajak Warga Pilih Risma-Gus Hans di Pilgub 2024
MAYANGAN | Jelang coblosan Pilkada 2024 yang tinggal lima hari lagi, dimanfaatkan betul oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Edi Paripurna.
Edi gencar mengenalkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta atau akrab disapa Gus Hans ke masyarakat.
Sosialisasi itu salah satunya dilakukan di Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, wilayah yang masuk dapil Edi Paripurna pada Pileg 2024 lalu.
Edi mengatakan sosialisasi dengan istilah canvassing itu dia lakukan dengan cara membagikan Kaos, pamflet berisi gambar paslon Risma-Gus Hans dan Sticker.
“Kaos dan Pamflet berisi gambar Ibu Risma dan Gus Hans berikut program dan visi- misinya itu kita bagikan berkeliling dari tempat satu ke tempat lainnya. Setiap bertemu warga, saya beri mereka pamflet satu-persatu sembari saya kenalkan beliau berdua,” kata Edi pada tim media ini, Jum'at (22/11/2024).
Dikatakannya, saat canvassing secara dialog ke pertemuan warga, ada sebagian warga yang belum mengenal calon kepala daerah yang akan berlaga pada pilkada mendatang.
Menurutnya, canvassing yang dilakukannya ini adalah upaya yang tepat dan efisien. Pasalnya, masyarakat menjadi mengerti calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan.
“Ada sebagian warga yang tidak paham siapa saja calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang akan bertarung pada 27 November 2024 nanti. Mereka yang belum paham, lantas saya beri informasi mengenai track record dari Bu Risma dan Gus Hans. Syukur alhamdulillah mereka jadi mengerti dan akan menggunakan hak pilihnya pada coblosan nanti,” tuturnya.
Edi menyebut canvassing ini bakal terus dia lakukan. Sebab dia menargetkan perolehan suara Risma-Gus Hans di wilayah dapilnya melebihi kandidat yang lain.
Untuk itu dia mengajak masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin dalam lima tahun mendatang.
“Saya berharap masyarakat dapat memilih Ibu Risma-Gus Hans agar bisa resik- resik Jawa Timur yang bebas dari korupsi dan dapat membawa Jatim lebih baik ke depannya,” ajaknya.
Acara Kanvasing yang digelar di kelurahan Jati kecamatan mayangan ini, diprakarsai oleh Ketua Forum Kordinasi Relawan (FKR) Kota Probolinggo Aspari AR. pihaknya mengatakan, bahwa acara seperti ini sebelumnya sudah dilakukan di beberapa titik, dan berharap, dengan diadakannya kegiatan kanvasing ini, bisa memperkuat kemenangan Risma Gus Hans.
"Saya sebagai ketua Forum Kordinasi Relawan (FKR) Kota Probolinggo, sudah melakukan sosialisasi dengan cara Kanvasing dibeberapa tempat, seperti malam ini, tujuan saya untuk memperkuat kemenangan ibu Risma dan Gus Hans", terang Aspari.
"Dan kebetulan ada support dari Pak Edi Paripurna, makanya saya undang beliaunya, agar juga bisa memberikan paparan tentang Visi Misi dari Ibu Risma dan Gus Hans", Pungkasnya. (ar)
prolinknews1996.blogspot.com |Gelar Rapat Terakhir, Panitia Mantapkan Penyelenggaraan "Rakab II Lions International District 307 B2 Indonesia"
200 Member Lions Club Akan Ikuti "Rakab II Lions International District 307 B2 Indonesia" di Kota Makassar
MAKASSAR | Menjelang penyelenggaraan hajatan nasional "Rapat Kabinet (Rakab) II 2024-2025 Lions International District 307 B2 Indonesia" yang sisa beberapa hari lagi dilangsungkan di Kota Makassar ini, panitia yang diketuai Lion Hendrik Sie dari Lions Club Makassar FOS menggelar rapat terakhir di Gedung Laboratorium Prodia Jl. Jenderal Sudirman, Makassar, Senin (18/11/2024) sore.
Rapat panitia ini dipimpin langsung oleh Hendrik Sie yang juga menjabat Ketua Wilayah 7 serta turut dihadiri Sekretaris Merly Rosa dan Maria The, Bendahara Anny dan Merfie maupun sejumlah ketua bidang. Mereka membahas persiapan untuk memantapkan pelaksanaan gawe pertemuan nasional tersebut termasuk rangkaian kegiatan lainnya yang dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, 22-24 November 2024.
Jadwal acara selengkapnya adalah, pada hari pertama Jumat (22/11/2024) siang di Hotel Claro Jl. A.P. Pettarani, Makassae dilaksanakan kegiatan Pelatihan Portal (Azalea Hall - Lantai 2), DG Meet President dan Business Meeting (Jasmine Hall - Lantai 2). Kemudian sorenya di Sandeq C ada Charter Club/Member, dan malam harinya Welcome Dinner.
Pada hari kedua, Sabtu (23/11/2024) mulai pagi hingga sore di Phinisi 2 digelar "Rapat Kabinet II 2024-2025 Lions International District 307 B2 Indonesia" diikuti sekitar 200 member (anggota) Lions Club dari berbagai kota di Indonesia dan akan diselingi dengan "Fun Games". Lalu malam harinya diselenggarakan hajatan "Fellowship Night" dan juga acara "Lions Got Talent" yang diikuti sebanyak 8 tim.
Selanjutnya pada hari ketiga, Minggu (24/11/2024) pagi mulai pukul 06.00 Wita dilaksanakan kegiatan Bakti Sosial bertajuk "Joint Activity Baksos" bagi masyarakat umum yang berada di area Car Free Day (CFD) Jl. Boulevard, Panakukkang dengan melakukan Pembagian Tongkat Putih, Pemeriksaan Gula Darah, Senam Diabetes, dan Pembagian Alat Kebersihan. Gawe Bakti Sosial ini melibatkan puluhan club Lions di Indonesia yang ikut berpartisipasi.
Ketua panitia, Hendrik Sie kepada awak media menyampaikan, kepanitiaan yang dipimpinnya ini telah bekerja keras untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar penyelenggaraan "Rapat Kabinet II 2024-2025 Lions International District 307 B2 Indonesia" dapat terlaksana dengan meraih sukses besar dan memberikan kepuasan tak terhingga kepada seluruh peserta yang datang dari berbagai kota di Indonesia.
Menurutnya pula, hingga Senin (18/11/2024) tercatat puluhan club Lions yang telah memastikan ikut berpartisipasi dalam kegiatan "Joint Activity Baksos", yakni LC Jember Argopuro, LC Makassar United, LC Makassar Sunshine, LC Surabaya Srikandi, LC Makassar FOS, LC Surabaya Mercy, LCB All Stars LCB Liberty, LC Surabaya Shining, dan LC Bandung Merdeka.
Juga LC Makassar Rajawali, LC Makassar Host, LC Makassar Metta, LC Makassar Satu, LC Bandung Go Green, LC Makassar Mammiri, LC Makassar Losari, LC Makassar Philanthropist, LC Surabaya Diamond, LC Makassar Melody, LC Bandung Ceria, LC Malang Amazing, LC Ewako Gowa, LC Makassar Grow, LC Bandung Sangkuriang, dan LC Surabaya Patria. (ar)
prolinknews1996.blogspot.com |Walikota Louis Hariona Beserta Anggota LSM LIRA Lainnya Lakukan Audiensi Dengan Pansus DPRD Kota Probolinggo Terkait Proses Ribuan Calon P3K Yang Ter-Delete
PROBOLINGGO|Kedatangan LSM LIRA Kota Probolinggo di Gedung DPRD Kota Probolinggo untuk mengawal Pansus terkait penyebab tidak masuknya ribuan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Pemkot Probolinggo ke dalam database pangkalan Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendapat sambutan hangat.
Walikota LIRA, Louis Hariona bersama dengan Bupati LIRA Probolinggo, Salamul Huda beserta anggota LIRA lainnya melakukan audiensi di gedung rapat DPRD Kota Probolinggo bersama Ketua Pansus PPPK, Sibro Malisi dan anggota pansus lainnya
Dalam kegiatan tersebut, Louis Hariona bersama Salamul Huda dan anggota LIRA menyampaikan kronologis dan materi terkait kasus PPPK di Kota Probolinggo, yang dalam hal ini LIRA akan terus mengawal kasus ini karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo.
Louis Hariona dalam wawancaranya mengatakan LIRA hadir ditengah masyarakat dan mengapresiasi kinerja Pansus yang telah melakukan penyelidikan terhadap nasib ribuan PPPK yang datanya dihapus dari database. Bukan hanya sekedar rapat, melainkan transparansi itu harus ada dan jelas. Dirinya juga berharap pansus dapat mengawal terkait keterangan yang tidak terlalu logis.
"Kami sangat mengapresiasi kinerja Pansus yang telah melakukan penyelidikan terhadap nasib ribuan PPPK yang datanya dihapus dari database. Kemudian pansus juga harus bisa menyelidiki alasan pencoretan PTT dari database. Kita juga meminta transparansi itu harus ada dan keadilan dalam proses verifikasi. Kita juga menemukan ada keterangan yang dijawab dengan berbagai dalil yang tidak terlalu logika, dan kita pastikan pansus harus berani mengawal dalam kasus seperti itu" tegasnya
Dalam hal ini LIRA sebagai fungsi kontrol sosial akan terus mengawal kasus ini, bukan hanya sebatas kasus PTT, karena pansus memiliki keterbatasan waktu sedangkan LIRA tidak memiliki batasan waktu. Maka dari itu LIRA akan terus berdiri bersama masyarakat agar kasus ini berjalan dengan baik.
"LIRA sebagai fungsi kontrol sosial akan terus mengawal kasus ini bersama dengan pansus, bedanya adalah kalo pansus memiliki jangka waktu yang terbatas sedangkan LIRA tidak. Maka dari itu kami bersama masyarakat akan terus mengawal kasus ini agar berjalan dengan baik" tambah Louis.
Disamping itu Ketua Pansus, Sibro Malisi mengatakan pansus sudah sudah meluruskan rekomendasi awal sebagian dari hasil kinerja awal yang kemudian akan dilakukan paripurna, sementara pada rapat internal prinsipnya ada dua yang pertama PPPK tidak boleh ada efisiensi atau pemberhentian, yang kedua jika diperlukan atas persetujuan pimpinan berdasarkan konsultasi kepada kejaksaan dan kepolisian, kita dapat melakukan pengaduan kepada otoritas penegak hukum dengan bergantung pada dinamika forum paripurna nanti.
"Kami pansus sudah meluruskan rekomendasi awal sebagian dari hasil kinerja awal pansus, kemudian nanti akan kita paripurnakan. Sementara dalam rapat internal pada prinsipnya ada dua, yang pertama PPPK tidak boleh ada efisiensi atau pemberhentian, yang kedua jika diperlukan, atas persetujuan pimpinan berdasarkan konsultasi kepada kejaksaan dan kepolisian, kita dapat melakukan pengaduan kepada otoritas penegak hukum dengan bergantung kepada dinamika di forum paripurna nanti" ungkap Sibro.(ar)
prolinknews1996.blogspot.com |Ketua Komunitas Lepping Comuniti.dan Dangko Comonity Harga Mati Untuk Memenangkan Andi Seto Asapa Di Kelurahan JONGAYA DAN Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate
Makassar | Dangko Comonity kelurahan Balang Baru yang dan ketua komintas komonity lepping kelurahan jongaya beranggotakan kurang lebih 13 orang menyatakan sikap untuk mendukung, Andi Seto Asapa – Reski Mulfiati Luthfi di pilwalkot Makassar 27/11/2024 yang akan datang.
Dangko Comonity dan lepping komonity yang di nahkodai Abdul Majid Karim Bersama ketua komonity lepping Muhktar bang ade dan mengatakan kepada beberapa awak media ini, pilkada bukan soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang menentukan arah masa depan kota kita. Gunakan hak pilih dengan bijak, satu suara menentukan perubahan besar bagi kota ini,”sambungnya.
Walikota kota yang baik adalah pemimpin yang mendengarkan warganya, dan bekerja untuk kesejahteraan bersama. Jangan biarkan politik uang merusak intirigitas pilkada, pililah pemimpin dengan hati nurani,” ucapnya.
Lebih lanjut Abdul Majid Karim, pemimpin komonity di kelurahan Balang Baru dan MUCHTAR ketua komonity lepping kelurahan jongaya yang kita pilih adalah cerminan harapan kita untuk masa depan kota yang lebih baik. Setiap warga memiliki peran dalam pilkada, jangan sia-siakan kesempatan untuk berkontribusi pada perubahan karena pilkada adalah momentum bagi kita semua untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan di wakili dengan benar.
“Dengan memilih pemimpin yang tepat, seperti Andi Seto Asapa – Reski Mulfiati Luthfi, bisa menciptakan kota yang lebih baik inklusif, maju, dan sejahtera. Dari itu mari kita jaga pilkada yang damai, jujur, dan adil untuk menuju masa depan yang lebih baik,” tutupnya.
prolinknews1996.blogspot.com |Kepada Risma, Buruh di Kota Probolinggo Mengadu soal Jaminan Hari Tua dan PKL hal Permodalan
KOTA PROBOLINGGO | Masa kampanye kembali dimanfaatkan Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini untuk mengunjungi Kota Probolinggo, Rabu (6/11/2024) sore.
Kali ini mantan Wali Kota Surabaya, Risma menyapa para buruh di sejumlah pabrik, garmen Tjiwulan dan PT Eratex Djaja hingga para pedagang kaki lima. Para pekerja menyambut hangat kedatangan Risma.
Satu-satunya wali kota yang pernah berpidato dalam forum PBB, Risma, juga bertatap muka langsung dengan buruh dan PKL di Jalan Supriyadi, Kanigaran. Sejumlah keluhan disampaikan para pedagang.
Yakni persoalan usaha, BPJS Kesehatan, modal bagi pelaku UMKM hingga pentingnya jaminan hari tua.
“Jadi dalam sesi tanya jawab dengan buruh dan PKL, persoalan permodalan hingga jaminan hari tua menjadi yang dikeluhkan mereka. Masukan ini sangat bagus, sehingga jika saya ditakdir sebagai Gubernur Jawa Timur, hal itu menjadi salah satu prioritas,” ujar mantan Menteri Sosial RI itu.
Risma melanjutkan, kedepan pihaknya ingin BPJS Kesehatan milik buruh yang biasanya sudah tercover oleh pemerintah daerah, masih ingin ia cover untuk jaminan hari tua (JHT).
“JHT ini kan penting, ketika nanti kita cover JHT-nya, maka ketika para buruh ini pensiun uang JHT bisa mereka manfaatkan untuk hari tua entah untuk usaha atau uang lainya,” ujarnya.
Dengan begitu, kata Risma, di masa tua para buruh tidak akan kebingungan. Selain itu, adanya bansos juga mempermudah masyarakat untuk menyambung hidup.
Dalam kesempatan itu, Risma juga mengajak masyarakat untuk tidak menerima money politic atau suap dalam pilkada berlangsung 27 November 2024.
“Jika ada yang nawarin panjenengan uang untuk memilih diterima atau tidak? Jangan ya,” ucap Risma sembari diikuti oleh teriakan masyarakat.
Lewat jargon Resik-resik Jatim, Risma ingin masyarakat di Jawa Timur termasuk di Kota Probolinggo untuk benar-benar bersih sehingga menjadi daerah yang jauh lebih baik.(ar)
prolinknews1996.blogspot.com |Ribuan PTT Tidak Masuk Database BKN, LSM Kawal dan Dukung Pansus DPRD Kota Probolinggo
Wali Kota LSM LIRA Kota Probolinggo, Louis Hariona
PROBOLINGGO | Polemik tidak masuknya ribuan tenaga honorer/pegawai tidak tetap (PTT) Pemerintah Kota Probolinggo pada database BKN yang berujung pada dibentuknya Panitia khusus (Pansus) oleh DPRD Kota Probolinggo, membuat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LIRA Kota Probolinggo ikut bersuara.
Gedung DPRD Kota Probolinggo
Wali Kota LSM LIRA Kota Probolinggo, Luis Hariona menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan penuh kepada anggota Pansus untuk bekerja. LSM LIRA Kota Probolinggo siap mengawal dengan harapan persoalan terkait nasib tenaga honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) ini menjadi terang benderang.
“Kepada rekan-rekan anggota Pansus jangan takut kepada siapa pun, teruslah bekerja sehingga nasib 1.746 tenaga honorer ini bisa terselamatkan dan kami akan kawal saudara-saudara sepenuhnya,” kata Louis Hariona, Selasa (5/11).
Aktivis kelahiran Provinsi NTT ini juga menyoroti sistem kerja yang ada di BKPSDM Pemerintah Kota Probolinggo. Dari ribuan tenaga honorer yang ada kok hanya 280 orang yang masuk di database BKN ini ada apa, apakah itu sudah sesuai aturan ataukah sesuai pesanan.
Untuk itulah kami berharap kepada rekan-rekan anggota dewan di Pansus untuk membongkar dan membawa aktor utama terkait persoalan ini ke pihak aparat penegak hukum. “Jangan kau dzolimi mereka yang sudah bekerja mengabdi puluhan tahun, ingat hukuman tuhan itu lebih berat,” ujarnya.
Sementara Ketua Pansus PPPK, Sibro Malisi mengungkapkan bahwa hasil awal dari rapat Pansus ini menyimpulkan bahwa proses pendataan PPPK di Kota Probolinggo menyalahi peraturan perundang-undangan. Mulai dengan surat yang tidak diawali dari kepala daerah hingga tidak menerjemahkan secara parsial dan lain sebagainya sehingga ini ada dugaan merugikan hak orang lain.
“Maka dengan ini kita perlu mengkonsultasikan dengan aparat penegak hukum apakah memenuhi unsur pidana,” tuturnya.(ar)
prolinknews1996.blogspot.com |Diduga Hakim Dalam Perkara 36/Pdt.G di PN Ketapang Keliru dan Tidak Objektif
Ketapang, Kalbar | Setelah melalui proses panjang Perkara teregistrasi nomor 36/Pdt.G/2024/PN Ktp, gugatan Surya Edi selaku ahli waris terhadap Dinas Pendidikan dan Kepala SDN 01 MHU telah diputus oleh Hakim Pengadilan Ketapang yang dipimpin oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua. Kamis(31/10/2024).
Dikutip dari laman E-Court Makamah Agung bahwa pada perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Ketapang telah mengadili perkara nomor 36/Pdt.G/2024/PN Ktp.
Pada putusan tersebut ditetapkan bahwa para Hakim mengadili: DALAM EKSEPSI
-Menerima eksepsi Para Tergugat,;
-Menyatakan gugatan Para Penggugat telah daluarsa/lewat waktu;
DALAM POKOK PERKARA
-Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima(Niet Ontvantkelijke Verklraard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp870.000,00(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
Keputusan tersebut di tandatangani oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syifa, S.H., M.H Hakim Anggota, dan Josua Natanael, S.H Hakim Anggota.
Menanggapi putusan tersebut, Jakarianto, S.H kuasa hukum Surya Edi merasa kecewa atas putusan yang dinilai tidak objektif.
"Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Ktp jelas salah, keliru dan tidak benar serta sengaja memutar balikan Fakta yang telah terungkap di muka persidangan, baik itu dari bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat (bukti surat P. 1 s/d 18) di tambah keterangan 2 saksi yang diajukan Para Penggugat maupun Para Tergugat," ungkap Jakarianto
dihubungi melalui sambungan WhatsApp Sabtu(02/11/2024).
Menurut Jakarianto, terungkap dengan jelas bahwa Para Tergugat meminjam tanah para Penggugat dari Tahun 1952 atau 72 tahun dan para Tergugat mengakui tanah yang menjadi objek sengketa perkara a Quo milik para Penggugat, dan Para Tergugat mau membayar atau ganti rugi tanah para Penggugat hanya para Tergugat selalu ingkar janji terus menerus.
"Dapat dibuktikan dari bukti-bukti surat yang para Penggugat ajukan," ujar pria yang akrab disapa bang Jek itu.
Lanjut dikatakan Jakarianto, Majelis hakim memutus perkara dalam pertimbangan hukum nya yang menyatakan kadaluarsa gugatan di karenakan para Tergugat tidak ada sama sekali alas hak atau bukti kepemilikan hak atas tanah perkara a Quo. Karena itu pihaknya menyatakan akan banding atas putusan dalam waktu 14 hari masa tenggang.
"Kita akan banding dalam waktu tenggang 14 hari sejak putusan ini, "tutup Jaka.
prolinknews1996.blogspot.com |Merasa di Rugikan, Sejumlah Anggota YSNW Menuntut Ke Pembina YSNW Agar Uangnya Dikembalikan
Makassar- Sejumlah anggota yang tergabung pada Yayasan Surya Nuswantara Wilwatikta (YSNW) Kota Makassar menuntut agar uang yang disetornya secara tunai atau transfer ke rekening Oslan Yunus agar dikembalikan.
"Hari ini kita mendatangi kediaman Pembina YSNW Makassar Oslon Yunus yang beralamat di Jalan Vetran Utara Kota Makassar, Kamis (31/10/2024). Adapun tujuannya untuk meminta pertangungjawaban agar uang yang selama ini kami setor tunai maupun transfer ke rekeningnya agar dikembalikan," ucap koordinator perwakilan anggota YSNW.
Pasalnya, kami dan beberapa anggota YSNW Kota Makassar yang bergabung sejak 2019 hingga 2022 ini merasa telah dirugikan dan hingga saat ini kami sudah tidak punya kemampuan untuk membayar DGR sebagaimana yang disosialisasikan, kami sudah banyak berkontribusi yang diawali dana keseriusan, DGR 2020, talangan progres 2021, finalisasi, DGR, PKR, MPC-PKR, DAs, DOP dan Doorprize motor 2022 yang semuanya kami setor langsung tunai atau transfer ke rekening Oslan Yunus," tandasnya
Masih ditempat yang sama, Pembina YSNW Oslan Yunus menerangkan bahwa Yayasan Surya Nuswantara Wilwatikta ini ada di Makassar sejak 2019 dan bergerak dibidang sosial dan ekonomi, adapun program-program yang dijalankannya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat namun belum terealisasi karena berbagai kendala yang dihadapi.
Yayasan ini dibentuk berdasarkan urunan dari anggota dan urunan inilah yang dijadikan untuk menyambungkan dana besar yang akan turun dalam menjalankan program.
"Di YSNW ini ada perekrutan dan disyaratkan untuk urunan pendaftaran nilainya bervariasi dari awalnya ada 100 ribu hingga 300 ribu," kata Oslan saat dijumpai oleh awak media ini.
"Dari awal sudah disampaikan, seluruh dana yang masuk akan dikembalikan saat program berjalan. Inikan sebagai awal saja untuk bisa menyambungkan dana besarnya itu turun. Adapun dana besar yang dijanjikan itu kalau saya sendiri tidak tahu persis hal itu," tambahnya
Dari 230 orang (anggota YSNW) yang sudah masukkan dananya itu kita sudah koordinasikannya dan solusinya menunggu tenggang waktu hingga Desember 2024," tutupnya
Sementara itu, Suhardi yang juga ikut serta menyuarakan tuntutannya meminta komitmen Oslan Yunus agar uang kami segera dikembalikan, karena sampai sejauh ini tidak ada kejelasan ataupun penjelasan sama sekali akan diprosesnya permasalahan ini di tingkat pusat.
"Sampai sejauh ini belum ada kepastian. Sejak kami diajak bergabung di YSNW, Oslan Yunus menjanjikan anggota akan bekerja (mengawal program, red) tetapi hingga saat ini sama sekali tidak terealisasi," ucapnya.
Lanjut, sejak diserahkannya surat tuntutan tersebut kepada pembina YSNW Makassar, namun sampai saat ini tidak ada penjelasan ke kami bahwa persoalan tersebut sudah sejauh mana diproses.
"Sejak akhir tahun 2023 saya sudah menyampaikan bahwa kami sudah tidak mampu memenuhi permintaan akan biaya lagi. Olehnya itu, tolong kembalikan uang kami. Tetapi saat itu pula Oslan Yunus juga gencar membahasakan "Bayar satu DAS Daftar Cair", satu DAS itu nilainya 1 juta. Jadi semua anggota diwajibkan lagi bayar 1 juta kala itu. Seiring berjalan waktu, Oslan kembali membahasakan bayar 1 juta untuk kunci program sampling," tambahnya.
"Program sampling ini di Januari 2014 dan sudah ada suratnya yang ditandatangani langsung petinggi yayasan, adapun isi dari surat tersebut bahwa Makassar mendapat sampling di bulan Januari dan paling lambatnya Februari, olehnya itu Makassar harus diklat," kata Suhardi meniru apa yang dibahasakan Oslan.
Jadi kami diklat secara mandiri, semua peserta yang mengikuti kegiatan diklat ditarik lagi urunan agar setelah kegiatan tersebut betul betul ada usaha yang dijalankan dari sampling tadi sehingga kami dibebani lagi pembayaran masing-masing 1 juta perorang. Tetapi hal itu tidak terealisasi pula dan kalau ditotal keseluruhan, untuk saya pribadi saja sudah dirugikan kurang lebih hampir 20 jutaan," pungkasnya.
Tak hanya itu, Selvira Wahyuni yang juga merasa dirugikan oleh yayasan ini ikut angkat bicara. Menurutnya kita selalu dikejar yang namanya urunan, setiap ada program yang mau diadakan selalu membebani kita uang dan kami tidak tahu sampai kapan selesainya.
"Yang saya tahu YSNW ini merupakan yayasan yang katanya mau membantu mensejahterakan masyarakat utamanya para anggotanya, tetapi sejauh ini kita yang di sengsarakan karena kami selalu menyetor uang terus," bebernya.
"Saya pribadi merasa bosan dan tidak tahu mau bilang apa lagi, tujuan yayasan ini tidak jelas dan hanya uang terus yang mereka kejar ke kita. "Oslan Yunus selaku Pembina YSNW Makassar selalu mengarahkan kita untuk membayar," sambungnya.
Yang saya tahu, Oslan Yunus ini selalu menyampaikan agar kita menyetor uang disetiap menjalankan suatu program dari pusat.
Kami rutin menyetor setiap ada permintaan, apalagi beliau betul-betul menjanjikan program sampling, namun ternyata sampai saat ini juga program tersebut tidak berjalan alias hanya janji belaka atau bohong dan hanya uang terus yang diminta.
Olehnya itu, kami meminta uang kami dikembalikan. Kami sudah bosan dijanjikan dapat ini dan itu sementara ujung-ujungnya memintai kita uang.
"Kami masih menunggu batas waktu pengembalian dana itu, toleransi paling lambat bisa selesai di Desember 2024, apabila tidak terealisasi maka hal tersebut akan kami bawah ke rana hukum," tegasnya.(ar/Rz)
prolinknews1996.blogspot.com |Intimidasi Pengusiran Terhadap Jurnalis Saat Liputan Terjadi di DPRD Kota Probolinggo. Santi Wilujeng Prastyani Tanggapi Dengan Bijaksana dan Lugas.
PROBOLINGGO | Pada hari Kamis, 31 Oktober 2024, sekitar pukul 10.30 WIB, puluhan wartawan dari berbagai media dan organisasi masyarakat sipil (Ormas) melakukan aksi solidaritas di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo.
Aksi ini dipicu oleh insiden intimidasi yang dialami seorang wartawan dari iNews saat meliput kegiatan paripurna pada Senin, 28 Oktober.
Kejadian yang menyulut aksi tersebut bermula saat Udin, seorang staf DPRD Kota Probolinggo, melarang wartawan iNews masuk ke ruang eksklusif. Ia beralasan bahwa jurnalis tersebut tidak mengenakan pakaian yang dianggap sesuai, seperti kemeja, celana panjang, dan sepatu formal. Menanggapi larangan tersebut, jurnalis itu menyatakan, “Karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan, saya langsung diusir.”
Koordinator wartawan senior dari Bromo Today, turut memberikan pandangannya terkait situasi ini. Ia menekankan pentingnya pemahaman akan UU Pers dalam menjalankan tugas jurnalistik. “Kami bertanya-tanya, kenapa baru sekarang ada aturan semacam ini? Apakah ada regulasi yang menetapkan
bahwa wartawan harus mengenakan pakaian tertentu untuk meliput? Jika memang ada, kami minta untuk dipublikasikan agar dapat dipahami oleh seluruh jurnalis,” ujarnya.
Selain itu, jurnalis dari JTV juga mempertanyakan keabsahan syarat berpakaian formal tersebut. Menurutnya, apa yang dikenakan oleh wartawan iNews sudah termasuk sopan dan layak. “Harusnya tidak ada batasan-batasan yang menghambat kami dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis,” tambahnya.
Insiden tersebut kemudian menarik perhatian publik, terutama di kalangan insan pers di Probolinggo. Kumpulan jurnalis yang tergabung dalam aksi solidaritas tersebut mendesak pihak DPRD untuk memberikan kepastian mengenai regulasi yang mengatur aktivitas peliputan.
Menanggapi isu ini, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Probolinggo, Teguh, berkomitmen untuk mengevaluasi penerapan aturan yang ada. “Kami mohon maaf atas kejadian yang telah menimpa teman-teman jurnalis.
Aturan peliputan sudah ada sejak lama, dan kami berjanji untuk menjaga agar insiden serupa tidak terjadi lagi. Jika ada pertanyaan mengenai aturan peliputan, kami siap memberikan penjelasan,” tegas Teguh.
Disisi lain wakil ketua DPRD kota Probolinggo Santi Wilujeng Prastyani saat dihubungi awak media via telepon WhatsApp terkait hal tersebut mengatakan, tidak tahu kejadian tersebut, namun pihaknya berharap kejadian seperti ini harus menjadi pelajaran sehingga kedepannya tidak terulang.
"Saya tidak tahu kejadian itu, namun saya berharap itu semua menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, supaya tidak terulang", ucap Mbak Santi, panggilan akrabnya.
Santi menambahkan, Selama ini sekwan selalu menerima tim media yang datang ke kantor DPRD, pihaknya menilai kerjasama dengan media adalah suatu bentuk Perjuangan menyampaikan ke masyarakat.
"Dan sekwan juga tetap menerima kedatangan tim media yang selama ini menjadi partner kami para anggota legislatif, karena tanpa kerjasama dengan para tim media, segala bentuk perjuangan kami disini untuk masyarakat tidak akan bisa tersampaikan dengan baik untuk masyarakat kami. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi dan kedepan bisa lebih baik", pungkasnya.
Aksi ini menunjukkan bahwa solidaritas dan perhatian terhadap hak-hak wartawan sangat penting dalam menjaga integritas profesi jurnalistik. Para jurnalis berharap, ke depan, komunikasi antara lembaga pemerintahan dan media dapat berjalan lebih baik dan transparan. (ar)
